Di Berebas Tengah, ada pemilik hotel yang mendapatkan BLT padahal masih memperoleh pemasukan dari hotelnya, meski tak sebanyak sebelum masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu, juga terdapat oknum non panitia verifikator BLT yang bisa memberikan “rekomendasi” soal siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Yang lebih parah lagi, ada pula PNS yang dikabarkan menerima BLT padahal dalam ketetapan Dinsos-PM soal syarat penerima stimulus ini, PNS tidak diperkenankan menerima BLT.
Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris mempertanyakan beberapa masalah tersebut kepada lurah dan camat. Terutama terkait syarat warga yang berhak menerima BLT tahap kedua tersebut. “Masalah ini selalu dilaporkan warga. Siang malam masuk terus. Ini harus kami sampaikan. Jangan sampai fungsi kontrol kami di DPRD dipertanyakan warga,” kata Abdul Haris di Sekretariat DPRD Bontang kemarin.
Persoalan ini bukan menyangkut kaya dan miskin tapi soal siapa yang paling tepat dan yang sangat membutuhkan bantuan saat ini. Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga BLT bisa disalurkan ke siapa yang paling terdampak Covid-19. “Yang kemarin ada petugas Dinsos-PM di rumah singgah dihajar. Itu bisa jadi akumulasi kekecewaan warga,” sebut Haris.
Lurah Berebas Tengah, Mustamin yang kerap disorot dalam RDP ini dengan terbuka mengakui jika di kelurahannya memang masih banyak masalah. Karena itu, ia berjanji untuk segera menindaklanjuti seluruh masukan dewan tersebut. “Saya akui, di Berebas Tengah memang banyak masalah, dan paling banyak penerimanya (BLT, Red). Akan kami perbaiki,” janjinya. (*)
Penulis: */Romi Ali Dharmawan
Editor: Aspian Nur
* Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak tanggal 10 Juni 2020
