Puluhan sirip tersebut diduga merupakan hasil penangkapan tanpa dokumen sah dan rencananya diperjualbelikan kepada pemilik kapal.
Direktur Polairud Polda Kaltim, Kombes Pol Restika Pardamean Nainggolan, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula saat personel Ditpolairud melaksanakan patroli rutin dan mencurigai KM Usaha Bersama berukuran 14 gross tonnage (GT) yang sedang berjangkar di pesisir Pulau Balikukup, Jumat lalu sekitar pukul 11.30 Wita.
"Dari hasil pemeriksaan di atas kapal, petugas menemukan puluhan sirip hiu hasil tangkapan tanpa dokumen sah," tegasnya, Selasa (10/11/2026).
Bila dirincikan, bagian hiu itu terdiri dari 20 potong sirip hiu macan, 8 potong hiu air, serta 27 potong hiu uyeng yang rencananya hendak diperjualbelikan kepada pemilik kapal.
Berdasarkan pemeriksaan awal terhadap nakhoda beserta tiga anak buah kapal (ABK), puluhan hiu tersebut ditangkap menggunakan metode rawai apung di kawasan perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit sejak 1 hingga 4 November 2026.
Kini, seluruh barang bukti beserta para pelaku langsung digelandang ke Mako Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan guna menjalani pemeriksaan intensif.
Restika menegaskan, penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan profesional dengan melibatkan instansi teknis terkait.
"Proses identifikasi dan penanganan perkara ini turut melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan keakuratan jenis spesies hiu yang disita," terangnya.
Berdasarkan hasil gelar perkara dan rekomendasi para ahli, penanganan kasus penangkapan hiu ilegal ini diarahkan melalui mekanisme sanksi administratif sesuai Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r PP Nomor 28 Tahun 2025, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim.
Langkah tegas ini selaras dengan komitmen Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro yang menegaskan tidak ada ruang bagi segala bentuk praktik ilegal yang merusak kekayaan hayati maritim di Bumi Etam.
"Hiu memiliki peran krusial bagi keseimbangan ekosistem laut, jangan biarkan mereka punah hanya demi siripnya," tuturnya.
Endar mengungkap terima kasih dan apresiasi kepada personel Ditpolairud Markas Unit Berau atas kewaspadaannya di lapangan sehingga berhasil mengamankan barang bukti ini.
"Bersama KKP dan Dinas Perikanan, kita pastikan kekayaan laut Kaltim tetap lestari," tutupnya.
Editor: Erwin
Puluhan sirip tersebut diduga merupakan hasil penangkapan tanpa dokumen sah dan rencananya diperjualbelikan kepada pemilik kapal.
Direktur Polairud Polda Kaltim, Kombes Pol Restika Pardamean Nainggolan, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula saat personel Ditpolairud melaksanakan patroli rutin dan mencurigai KM Usaha Bersama berukuran 14 gross tonnage (GT) yang sedang berjangkar di pesisir Pulau Balikukup, Jumat lalu sekitar pukul 11.30 Wita.
"Dari hasil pemeriksaan di atas kapal, petugas menemukan puluhan sirip hiu hasil tangkapan tanpa dokumen sah," tegasnya, Selasa (10/11/2026).
Bila dirincikan, bagian hiu itu terdiri dari 20 potong sirip hiu macan, 8 potong hiu air, serta 27 potong hiu uyeng yang rencananya hendak diperjualbelikan kepada pemilik kapal.
Berdasarkan pemeriksaan awal terhadap nakhoda beserta tiga anak buah kapal (ABK), puluhan hiu tersebut ditangkap menggunakan metode rawai apung di kawasan perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit sejak 1 hingga 4 November 2026.
Kini, seluruh barang bukti beserta para pelaku langsung digelandang ke Mako Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan guna menjalani pemeriksaan intensif.
Restika menegaskan, penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan profesional dengan melibatkan instansi teknis terkait.
"Proses identifikasi dan penanganan perkara ini turut melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan keakuratan jenis spesies hiu yang disita," terangnya.
Berdasarkan hasil gelar perkara dan rekomendasi para ahli, penanganan kasus penangkapan hiu ilegal ini diarahkan melalui mekanisme sanksi administratif sesuai Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r PP Nomor 28 Tahun 2025, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim.
Langkah tegas ini selaras dengan komitmen Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro yang menegaskan tidak ada ruang bagi segala bentuk praktik ilegal yang merusak kekayaan hayati maritim di Bumi Etam.
"Hiu memiliki peran krusial bagi keseimbangan ekosistem laut, jangan biarkan mereka punah hanya demi siripnya," tuturnya.
Endar mengungkap terima kasih dan apresiasi kepada personel Ditpolairud Markas Unit Berau atas kewaspadaannya di lapangan sehingga berhasil mengamankan barang bukti ini.
"Bersama KKP dan Dinas Perikanan, kita pastikan kekayaan laut Kaltim tetap lestari," tutupnya.
Editor: Erwin