Puluhan Mahasiswa Balikpapan Gelar Aksi Tolak Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Isu Lokal

Koordinator Lapangan (Korlap) dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Balikpapan, Tion mengatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya menyuarakan protes terkait kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Menurut Tion, aksi ini berangkat dari keresahan masyarakat Balikpapan yang merasa dampak kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin memberatkan rakyat.

Mereka mengangkat isu-isu baik nasional maupun lokal, salah satunya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Kebijakan ini, menurut mereka berpotensi memangkas anggaran sektor penting seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan.

“Kebijakan ini berpotensi mengorbankan sektor-sektor yang lebih penting bagi masyarakat. Terlebih, program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu unggulan pemerintah saat ini, kami anggap justru menjadi beban anggaran negara,” ujarnya kepada awak media.

Para demonstran juga mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, seperti pemborosan anggaran untuk kabinet yang dianggap terlalu besar dengan banyaknya menteri, wakil menteri dan staf khusus.

Mereka menyarankan agar efisiensi anggaran dilakukan pada sektor yang lebih substansial, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan yang dianggap tidak mendesak.

Isu lain yang turut disorot adalah Rancangan Undang-Undang Minerba yang memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM.

Mahasiswa melihat kebijakan ini akan semakin memperburuk kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur yang sudah banyak terdampak oleh aktivitas pertambangan.

“Kami menolak keterlibatan perguruan tinggi dalam industri pertambangan karena ini akan merusak independensi akademik dan membatasi ruang gerak mahasiswa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” bebernya.

Di tingkat lokal, pihaknya juga menyoroti sejumlah masalah infrastruktur di Balikpapan, seperti kecelakaan yang terjadi di Muara Rapak akibat kelalaian pengaturan jam operasional kendaraan berat.

Ia menilai pemerintah tidak tegas dalam menindak kelalaian tersebut. Selain itu, masalah parkir liar yang terjadi di sepanjang Jalan Kilo 15 juga menjadi sorotan karena telah menelan korban jiwa, termasuk di antaranya mahasiswa dari STT Migas dan ITK.

“Masih banyak masalah yang belum ditangani dengan serius, seperti banjir dan krisis air bersih yang menjadi masalah utama di Balikpapan,” pungkasnya.

Editor: Erwin

Puluhan Mahasiswa Balikpapan Gelar Aksi Tolak Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Isu Lokal

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini