Hal ini dilakukan guna menjawab sebagian persolan yang terjadi di simpang turunan Muara Rapak yang disinyalir menjadi tempat terjadinya targedi Laka lantas.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Syukri Wahid mengatakan, untuk mendorong percepatan pengerjaan proyek jalan simpang Muara Rapak. Dalam hal ini Komisi III DPRD Balikpapan juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan.
"termasuk diantaranya mengganggarkan Rp10 Miliar di APBD tahun 2023, untuk pembesaran lahan
pelebaran jalan Muara Rapak," ujarnya kepada KoranKaltim. Com Minggu (29/1/2022).
Ia terangkan, untuk lahan areal milik Pertamina diakuinya saat ini sudah tuntas. Untuk selanjutnya, yang di depan hotel sampai dengan toko Almunium depan Borobudur, pihaknya anggarkan kurang lebih Rp 10 Miliar untuk pembebasan lahan di kawasan tersebut.
"Nah kami serahkan porsesnya kepada dinas terkait agar menyelesaikan tahun ini, agar supaya pelabaran jalan itu maksimal, baru melakukan rekayasa lalu lintas," jelasnya.
Pada prinsipnya, ia katakan, pihaknya akan tetap mensupport apa yang menjadi proyek pengerjaan bersama ini.
"Mudah-mudahan dengan pelebaran ini bisa membantu yah. Paling tidak mengurangi problem masalah kepadatan disana khususnya daerah kilo yang mengarah ke turunan Muara Rapak," bebernya.
Menurutnya, dalam percepatan progres pengerjaan proyek pelebaran jalan Muara Rapak harus perlu didukung dengan keberadaan lahan yang telah tuntas.
"Karena Kasihan kontraktornya, tidak bisa lanjutkan kegiatan, kalau lahan belum clear. Jadi hemat saya, uang ada, yah segera OPD terkait, lakukan porse administrasi pembebasan lahan," pungkasnya.
Editor: Rusdianto