"Karena akibat pengupasan lahan tersebut lumpur yang ditimbulkan masuk ke saluran drainase dan membuat sedimentasi. Sehingga pada saat hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan banjir," ujarnya Senin (4/4).
Memang pengupasan lahan terjadi di Grand City itu dikupas merupakan milik mereka sendiri. Akan tetapi seharusnya mereka juga memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.
"Ini bisa terselesaikan apabila pemerintah turun tangan. Jadi bukan kami menghalangi adanya pembangunan oleh investor, tapi jangan sampai adanya pembangunan ini adanya kegiatan berdampak tidak baik dan merugikan masyarakat. Karena sama saja nanti seharusnya anggaran APBD tidak lari ke situ nanti malah lari ke situ," tambahannya.
Saluran air yang dari Sepinggan Pratama dan masuk Grand City itu dianggap sudah tidak layak. Bahkan masyarakat juga sudah pernah melakukan gotong royong mengangkat sedimentasi.
"Bahkan saluran bendali sebanyak tiga buah saat ini penyalurannya di salurkan ke bawah. Akan tetapi parit yang di bawah tidak terlalu besar karena memang tidak masuk dalam planning DPU dan DLH adanya dampak lingkungan bahwa nanti akan ada pembangunan yang besar di Perumahan tersebut," ucapnya lagi.
Oleh karena itu menurut perlu kerja sama yang baik antar sektor terkait dalam menuntaskan persoalan ini sehingga mencegah terjadinya penambahan titik -titik banjir di Balikpapan.
"Apalagi menjelang rencana pemindahan IKN di Kaltim. Balikpapan belum ada IKN saja sudah terjadi titik-titik banjir. Apalagi nanti jika terjadi pertambahan penduduk," pungkasnya.
Penulis: Laeko
Editor: Supiansyah
