Menanggapi itu, Kepala Dinas Perhubungan kota Balikpapan Sudirman Djayaleksana menyanggah jajarannya lambat mengantisipasi. Melainkan lebih kepada kekurangan personel.
“Kemarin personel bertugas mengatur angkutan lebaran dan menjaga posko terpadu, sehingga terpaksa harus dibagi. Makanya kami benar-benar kekurangan orang,” kata Sudirman.
Solusinya, Dishub menggandeng Satpol PP dan aparat lain untuk melakukan penertiban. “Kami juga tidak bisa tanpa dibantu Pamong Praja dan dalam aturan juga, penertiban harus melibatkan mereka. Tim terpadu-lah,” ujarnya.
Dari 190 personel, Dishub hanya memiliki 7 petugas UPT Parkir. Sisanya bertugas secara mobile maupun berada di pos-pos setiap persimpangan dan tim pengawas arus lalu lintas di ruang TMC atau Traffic Management Center.
“Bayangkan saja, petugas UPT itu bekerja untuk satu kota dengan sekitar 90 titik lahan parkir yang melakukan kontrol mesin parkir di jalanan, menarik uang retribusi yang dipegang petugas parkir binaan. Jadi kami butuh banyak tenaga,” sebutnya.
Sehingga untuk pengendalian operasi kelancaran arus lalu lintas, Dishub butuh tambahan minimal 30 personel. Sedangkan idealnya mencapai 60 personel tambahan.”Apalagi tingkat pertumbuhan kendaraan di kota ini cukup pesat. Nah, kalau untuk mengatasi persoalan parkir, saya butuh minimal 10 orang petugas yang akan dibagi untuk 6 kecamatan,” pungkasnya. (hn518)
