“Turnamen saat itu kan untuk memperingati HUT Kota, seharusnya ada bantuan (anggaran) di kepanitiaan. Ternyata tidak ada,” kata Odang yang juga menjabat Ketua Pengcab PBSI Balikpapan, Senin (11/6).
Sehingga, lanjut Odang, dirinya bersama panitia pelaksana Balikpapan Open bergerak mencari bantuan anggaran kegiatan ke perusahaan. Pasalnya turnamen bulutangkis yang dilaksanakan itu berskala nasional.
“Kami pun melakukan evaluasi di kepengurusan dan juga prestasi para atlet sebagai tolok ukur. Karena kalau hanya mengandalkan APBD, yakinlah kegiatan kami itu tidak akan berjalan,” ucapnya.
Hanya saja, Odang mengaku dia tidak mengetahui persis total anggaran cabor yang ada di APBD. Namun demikian, dia meyakini bakal terjadi perubahan nilai setiap anggaran karena adanya tambahan cabor baru.
“Anggaran awal itu seharusnya tidak diubah. Pengurus cabor tambahan yang mestinya berpikir mencari anggaran operasional di luar APBD agar cabor-cabor yang lama juga tidak terganggu kegiatannya,” ujar Odang.
Menanggapi itu, Sekretaris KONI Balikpapan, Sulton Fahruddin menjelaskan bahwa cabor baru yang terdaftar di tahun ini tidak mendapat kucuran APBD kecuali telah terdaftar pada 2017 lalu.
“Bertambahnya cabor pada 2018 ini bukan asal masuk begitu saja, tapi cabor-cabor itu sudah mengikuti pra Porprov, sehingga jika tidak diturunkan maka akan memengaruhi akumulasi jumlah medali,” terang Sulton.
KONI juga tidak menganggarkan secara lengkap terhadap 10 cabor baru. “Hanya kita anggarkan untuk mengikuti pelaksanaan Porprov di Kutai Timur nanti. Tidak di operasional organisasi,” jelasnya. (hn518)
