“Bahkan sampai sekarang saja, kami di dewan belum menerima buku APBD 2018. Kami jadi sulit melakukan fungsi kontrol dalam penggunaan anggaran oleh pihak eksekutif. Setelah pulang kunjungan kerja nanti, akan kami panggil setiap lembaga dinas,” kata Haris, Minggu (6/5).
Meski Sekda sebelumnya tidak membantah minimnya serapan anggaran, dia kembali menanyakan alasan tersebut. Mengingat APBD 2018 sebesar Rp2,3 triliun, dipastikan Rp1,1 triliun digunakan sebagai porsi utama pembangunan yang meliputi 3 program yakni pendidikan, kesehatan serta penanganan banjir.
“Ini sudah bulan lima (Mei) dan penyerapan anggarannya kurang. Nanti masuk lagi bulan Juli untuk pembahasan anggaran perubahan sampai di Agustus. Ini pasti ada Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan). Yang berarti, program di 2018 ini tidak berjalan. Kami tak tahu penyebabnya karena buku APBD itu tidak kami pegang,” ucapnya.
Secara tegas, Haris yang duduk di Komisi III ini mengatakan OPD tidak ada kerjanya. “Duduk-duduk saja nggak ada kerjanya. Ngapain itu? Sudah dikasih anggaran tapi program malah tidak berjalan. Seperti Dinas PU yang dapat porsi anggaran terbesar, apa saja yang telah dilakukan saat ini?” tudingnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Sayid MN Fadli mengakui penyerapan anggaran memang minim dan akan menjadi evaluasi sekaligus identifikasi terkait persoalan tersebut.
“Laporannya masih menyelesaikan administrasi pelelangan seperti di Dinas PU, Disdik dan Dinas Kesehatan. Bahkan Plt Wali Kota telah menginstruksikan agar penyebab minimnya anggaran ini diidentifikasi. Bisa saja ada laporan dari persiapan administrasi itu yang belum sampai,” ucap Fadli belum lama ini. (hn518)
