Menindaklanjuti keinginan itu, Abdulloh juga akan mendesak kepada Plt Wali Kota untuk mencopot jajarannya yang bekerja tidak maksimal.
"Kami akan paksa Wali Kota. Karena itu 'kan mengganggu, menghambat kinerja atau program-program Wali Kota. Progresnya Wali Kota tidak jalan, karena OPD-nya macet. Karena ini juga terkait dengan penyerapan APBD 2018, jangan sampai molor," tegasnya.
Abdulloh menyebut, penyerapan anggaran hingga memasuki triwulan kedua ini masih di bawah 15 persen. Itu akibat tidak maksimalnya kinerja OPD. Terbukti, banyak kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap OPD yang belum berjalan.
“Saya sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD-OPD. Hasil paparannya ampai bulan April ini belum bagus. Banyak kegiatan yang belum dilaksanakan. Hanya sebagian kecil saja yang berjalan," katanya.
Lebih jauh, alasan OPD yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran lantaran terkendala dengan administrasi. "Kendala mereka administrasi belum, masih proses dan belum klir sehingga menghambat pelaksanaan di lapangan. Tapi kan itu bukan berarti dibiarkan,” ungkapnya lagi.
Kata Abdulloh, administrasi bukan alasan utama minimnya penyerapan anggaran di 2018 tahun ini. Akan tetapi kata dia, tidak kompetennya OPD sesuai bidangnya. "Ada OPD yang tidak sesuai dengan kemampuannya, lalu dipaksakan untuk menangani. Akibatnya, sebagai penonton saja,” sebutnya.
Masih menurut Abdulloh, ada sekira Rp 800 miliar APBD Balikpapan yang digelontorkan ke OPD, hingga kini penyerapannya kurang dari 15 persen.
Diketahui, total belanja langsung dan tidak langsung sekira Rp 2,2 triliun. Dari jumlah itu, hampir Rp800 miliar dianggarkan kegiatan di setiap OPD.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Rahmad Mas'ud mengaku, belum melihat data jika penyerapan anggaran minim hingga saat ini.
"Aku belum lihat data. Enggak mungkin lah, kita ini mau nyerap dana justru kita kekurangan dana. Masak enggak kita serap kalau ada dana," singkatnya. (yud)
