SAMARINDA – Forum Pelatih, Atlet dan Manajer Kaltim membuktikan ucapan mereka mendatangi kantor DPRD Kaltim di Jl Teuku Umar, Karang Paci, Selasa (15/8) kemarin. Kehadiran rombongan yang berjumlah puluhan orang tersebut diterima Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub dan anggotanya, Rita Barito juga Yahya Anja.

Muslimin selaku ketua forum menyampaikan alasan mereka ke gedung legislative yaitu untuk mempertanyakan masalah sisa bonus yang belum diterima sebesar Rp14 Miliar dan meminta uang sebesar itu  dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. 

“Seharusnya baik atlet, pelatih maupun manajer tidak lagi dipusingkan soal kekurangan bonus karena mereka tahunya berlatih untuk meraih prestasi, tapi karena ada masalah ini tentu mengganggu pikiran mereka juga,” kata Muslimin.

Karena itulah Muslimin mengancam atlet, pelatih dan manajer akan tidur di gedung dewan sebagai bentuk aspirasi mereka managih janji yang belum dipenuhi pemerintah.

“Kami berharap setelah pertemuan ini ada kepastian dari Komisi IV DPRD Kaltim mengenai kepastian kurangnya anggaran bonus itu, ada atau tidak. Yang pasti kami ingin anggaran itu aman,” paparnya.

Hendra Radinald Ary, pelatih binaraga Kaltim secara terpisah menyatakan pihaknya merasa malu karena permasalah ini muncul sejak dirinya menjadi atlet tahun 2000 silam. Terkait bonus atlet tidak ada kejelasan, setelah melakukan demo atau aksi serupa baru ada kejelasan. 

“Seharusnya hal-hal seperti ini tidak dipusingkan kepada kami, karena kami kami tahunya bertanding dan meraih prestasi dan wajar mendapatkan penghargaan karena mengangkat nama daerah,” kata Hendra. “Kalau sampai tidak dipenuhi keinginan kami hari ini, kami akan melakukan demo yang lebih besar lagi,” tegas Hendra.

Sementara Ketua Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (LeKOP) Kaltim, HM Fadly mengatakan tuntutan para atlet, pelatih dan manajer sesuatu yang wajar dan  LeKOP sangat mendukung.

“Mereka sudah berjuang di PON Jawa Barat tahun lalu, wajar kalau menuntut bonus yang sudah dijanjikan sebelumnya, seharusnya mereka tidak perlu lagi harus menagih hanya tinggal menunggu untuk direalisasikan,” tegas Fadly.

Apalagi KONI Kaltim telah mengajukan kekurangan bonus tersebut dan itu sudah diketahui oleh pihak DPRD Kaltim dan tidak ada masalah saat pertemuan sebelumnya. “Kondisi yang terjadi sekarang ini jelas mempengaruhi prestasi atlet kedepannya, karena ini berkaitan dengan kepercayaan, padahal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah khususnya untuk menganggarkan anggaran pembinaan olahraga,” sebut Fadly. 

DPRD Kaltim sendiri menyatakan siap memperjuangkan tuntutan yang disampaikan pada pertemuan kemarin. “Kami akan bahas bersama badan anggaran untuk memenuhi tuntutan pemerhati olahraga ini,” kata Rusman Yaqub. (rgn)