Sabtu, 25/01/2020
DPRD Kukar Konsultasi ke Kemendagri Terkait Honorer, Kukar Bagai Makan Buah Simalakama
Sabtu, 25/01/2020
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasyid
Berita Terkait
Berita Pilihan
DPRD Kukar Konsultasi ke Kemendagri Terkait Honorer, Kukar Bagai Makan Buah Simalakama
Sabtu, 25/01/2020
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasyid
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid mengaku telah berkonsultasi ke Kemendagri RI terkait wacana penghapusan honorer, baru-baru ini.
Dari hasil konsultasinya itu, Rasyid Mengungkapkan penerapan UU 5/2014 belumlah final.
"Tidak hanya di daerah, disana juga belum final. Makanya perlu pendalaman lagi," beber Rasyid kepada Korankaltim.com, Jumat (23/1/2020) malam.
Jika UU 5/2014 itu dilaksanakan, kata dia, khususnya berkaitan dengan penghapusan honorer ada kemungkinan perapannya tidak sama dengan di pusat. Bisa jadi, tidak sama implementasinya dengan di daerah.
Rasyid menyebutkan masih ada alternatif agar 7.000-an honorer yang ada di Kukar diberdayakan. Misalnya dengan mengikutkan honorer mengikuti perekrutan PPPK.
Namun, bak makan buah simalakama, jumlah honorer yang nantinya menjadi PPPK dan PNS yang bejibun ini juga jadi beban soal penggajian hingga tunjangannya.
Ditakutkan, hal itu malah membebani keuangan daerah. Rasyid menilai UU ini harus dikaji betul-betul pengimplementasiannya di Kukar.
"Jangan sampai nanti dengan pemberian tunjangan kepada PNS dan PPPK nanti menjadi beban keuangan kita. Jangan sampai cost-nya lebih tinggi daripada kegiatan-kegiatan penting yang lain," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
DPRD Kukar Konsultasi ke Kemendagri Terkait Honorer, Kukar Bagai Makan Buah Simalakama
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasyid
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid mengaku telah berkonsultasi ke Kemendagri RI terkait wacana penghapusan honorer, baru-baru ini.
Dari hasil konsultasinya itu, Rasyid Mengungkapkan penerapan UU 5/2014 belumlah final.
"Tidak hanya di daerah, disana juga belum final. Makanya perlu pendalaman lagi," beber Rasyid kepada Korankaltim.com, Jumat (23/1/2020) malam.
Jika UU 5/2014 itu dilaksanakan, kata dia, khususnya berkaitan dengan penghapusan honorer ada kemungkinan perapannya tidak sama dengan di pusat. Bisa jadi, tidak sama implementasinya dengan di daerah.
Rasyid menyebutkan masih ada alternatif agar 7.000-an honorer yang ada di Kukar diberdayakan. Misalnya dengan mengikutkan honorer mengikuti perekrutan PPPK.
Namun, bak makan buah simalakama, jumlah honorer yang nantinya menjadi PPPK dan PNS yang bejibun ini juga jadi beban soal penggajian hingga tunjangannya.
Ditakutkan, hal itu malah membebani keuangan daerah. Rasyid menilai UU ini harus dikaji betul-betul pengimplementasiannya di Kukar.
"Jangan sampai nanti dengan pemberian tunjangan kepada PNS dan PPPK nanti menjadi beban keuangan kita. Jangan sampai cost-nya lebih tinggi daripada kegiatan-kegiatan penting yang lain," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.