Senin, 14/10/2019

Mahasiswa Untag Gelar Aksi Damai, Desak Pemerintah Terbitkan Perppu KPK

Senin, 14/10/2019

Aksi solidaritas Mahasiswa Untag yang terjadi pada sejumlah mahasiswa saat aksi di Kediri dan Jakarta hingga meregang nyawa. (Foto: Nancy/Korankaltim.com)

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Mahasiswa Untag Gelar Aksi Damai, Desak Pemerintah Terbitkan Perppu KPK

Senin, 14/10/2019

logo

Aksi solidaritas Mahasiswa Untag yang terjadi pada sejumlah mahasiswa saat aksi di Kediri dan Jakarta hingga meregang nyawa. (Foto: Nancy/Korankaltim.com)

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Mahasiswa Kampus Perjuangan Universitas 17 Agustus (Untag) Senin (14/10/2019) sore tadi sekitar pukul 16.00 WITA menggelar aksi damai.

Dalam aksi tersebut puluhan mahasiswa Untag menyampaikan tiga tuntutannya yakni menolak revisi UU KPK, mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) karena DPRD Provinsi telah menyetujui sebelum tanggal 17 Oktober nanti, serta mengusut tuntas tindakan represif yang dilakukan aparat sehingga lima mahasiswa menjadi korban saat melakukan aksi di Kediri dan Jakarta.

"Dengan aksi kami ini, berharap pak Jokowi angkat bicara, jangan sampai hingha tanggal 17 nanti tidak memberikan solusi terbaik," kata Humas Aksi, Axl Rose Napitupulu.

Terkait aksi lanjutan tersebut pihaknya mengaku masih akan kembali berembuka, langkah-langkah apa yang akan diambil. 

"Untuk aksi ini kami mengambil langkah tegas terkait tuntutan kami ini, karena dari aliansi sebelumnya juga belum ada langkah selanjutnya. Dan ini menjadi keresahan kami Mahasiswa Untag," terangnya.

Sehingga, dalam penyampaian orasi yang mereka lakukan tersebut di depan Kampus Untag, Presiden harus segera menerbitkan Perppu. "Artinya, jangan sampai kebijakan DPR yang membuat undang-undang yang berupaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi dan akan dimanfaatkan oleh kepentingan para kaum elite politik," pungkasnya. (*)


Penulis: Nancy

Editor: Aspian Nur

Mahasiswa Untag Gelar Aksi Damai, Desak Pemerintah Terbitkan Perppu KPK

Senin, 14/10/2019

Aksi solidaritas Mahasiswa Untag yang terjadi pada sejumlah mahasiswa saat aksi di Kediri dan Jakarta hingga meregang nyawa. (Foto: Nancy/Korankaltim.com)

Berita Terkait


Mahasiswa Untag Gelar Aksi Damai, Desak Pemerintah Terbitkan Perppu KPK

Aksi solidaritas Mahasiswa Untag yang terjadi pada sejumlah mahasiswa saat aksi di Kediri dan Jakarta hingga meregang nyawa. (Foto: Nancy/Korankaltim.com)

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Mahasiswa Kampus Perjuangan Universitas 17 Agustus (Untag) Senin (14/10/2019) sore tadi sekitar pukul 16.00 WITA menggelar aksi damai.

Dalam aksi tersebut puluhan mahasiswa Untag menyampaikan tiga tuntutannya yakni menolak revisi UU KPK, mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) karena DPRD Provinsi telah menyetujui sebelum tanggal 17 Oktober nanti, serta mengusut tuntas tindakan represif yang dilakukan aparat sehingga lima mahasiswa menjadi korban saat melakukan aksi di Kediri dan Jakarta.

"Dengan aksi kami ini, berharap pak Jokowi angkat bicara, jangan sampai hingha tanggal 17 nanti tidak memberikan solusi terbaik," kata Humas Aksi, Axl Rose Napitupulu.

Terkait aksi lanjutan tersebut pihaknya mengaku masih akan kembali berembuka, langkah-langkah apa yang akan diambil. 

"Untuk aksi ini kami mengambil langkah tegas terkait tuntutan kami ini, karena dari aliansi sebelumnya juga belum ada langkah selanjutnya. Dan ini menjadi keresahan kami Mahasiswa Untag," terangnya.

Sehingga, dalam penyampaian orasi yang mereka lakukan tersebut di depan Kampus Untag, Presiden harus segera menerbitkan Perppu. "Artinya, jangan sampai kebijakan DPR yang membuat undang-undang yang berupaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi dan akan dimanfaatkan oleh kepentingan para kaum elite politik," pungkasnya. (*)


Penulis: Nancy

Editor: Aspian Nur

 

Berita Terkait

Pj Gubernur Kaltim Pantau Banjir di Mahulu, Penyaluran Listrik, Bantuan Pangan dan Air Bersih jadi Prioritas Awal

Dukung Gerakan Literasi Desa, Paser Terima Mobil Pusling diJakarta

Warga RT 13 Kelurahan Baru, Tenggarong Berembuk Manfaatkan Dana Rp50 Juta

Setelah Balikpapan, Dinkes Kaltim Siap Vaksinasi Lima Ribu Anak di Kota Samarinda

Dinsos Kaltim Kirim 1.500 Paket ke Mahulu, Kemensos RI juga Segera Beri Bantuan

Ribuan Orang Hadiri Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad di Masjid Al Qadar Tenggarong Siang Tadi

Kecamatan Tabang Diterjang Banjir Imbas Hujan di Hulu Sungai Belayan, BPBD Kukar Turunkan Tim Pantau Potensi Banjir Kiriman dari Mahulu

Hendak Menyeberang Jalan Saat Banjir di Mahulu, Karyawan Warung PHP Sebenaq Meninggal Dunia Pagi Tadi

Aktivitas Warga di Ibu Kota Mahulu Mulai Normal Setelah Sempat Diterjang Banjir

Kerap Mencuri di Rumah Kosong, Warga Perum Handil Kopi Sambutan Diciduk Polisi

Pabrik Smelter di Sangasanga Kembali Terbakar, Tiga Orang Alami Luka-Luka

Proyek Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Tanjung Redeb Habiskan Anggaran Rp23,7 Miliar

Pengembangan Lahan Kakao Berau Baru 500 Hektare, Kelompok Tani Diminta Tak Alih Fungsikan Lahan

Ketergantungan Kaltim pada Sektor Pertambangan jadi Sorotan

Petani Kakao di Berau Diminta Bermitra dengan Perusahaan

Libatkan 14 Perusahaan, Disnaker Samarinda Buka Job Fair Pekan Depan

Aplikasi Perjalanan Dinas Dikritisi Anggota DPRD Samarinda, Sebut Jalan-Jalan untuk Adopsi Tata Kota

Pilkada PPU, Hamdam-Ahmad Basir Kembalikan Formulir Pendaftaran di PDIP PPU

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.