Selasa, 20/08/2019
Soal BOS, Kalau Masuk Ranah Hukum Sekkab Kukar Tidak Bisa Bantu
Selasa, 20/08/2019
Sunggono
Berita Terkait
Berita Pilihan
Soal BOS, Kalau Masuk Ranah Hukum Sekkab Kukar Tidak Bisa Bantu
Selasa, 20/08/2019
Sunggono
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Sekretaris Kutai Kartanegara Sunggono memohon dengan sangat kepada para peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memahami dan membagi ilmu kepada rekan-rekan disekolah masing-masing agar tidak ada yang tersangkut permasalahan hukum dalam pengelolaannya. “Karena kalau sudah masuk masalah hukum, tidak ada ampun lagi, saya tidak bisa bantu,” kata Sunggono.
Maksud Bimtek secara khusus adalah bagaimana meningkatkan pemahaman secara presepsi dari para pendidik dan pengelola, tim verifikasi dan unsur pemeriksa dana BOSKab/BOSNas dalam prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan pemahaman atas pelaksanaan dasar-dasar pembukuan, perpajakan, belanja modal dan aset, serta pemahaman terkait sangsi atas pelanggaran pengelolaan dana BOS.
“Karenanya saya minta nanti mudah-mudahan dari narsum dapat dipermudah materinya, apakah dengan cara memberikan format tertentu sehingga ketika peserta mentransfer knowlengenya itu sepemahaman dengan pola tersebut,” ujar Sunggono. (*)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur
Soal BOS, Kalau Masuk Ranah Hukum Sekkab Kukar Tidak Bisa Bantu
Sunggono
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Sekretaris Kutai Kartanegara Sunggono memohon dengan sangat kepada para peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memahami dan membagi ilmu kepada rekan-rekan disekolah masing-masing agar tidak ada yang tersangkut permasalahan hukum dalam pengelolaannya. “Karena kalau sudah masuk masalah hukum, tidak ada ampun lagi, saya tidak bisa bantu,” kata Sunggono.
Maksud Bimtek secara khusus adalah bagaimana meningkatkan pemahaman secara presepsi dari para pendidik dan pengelola, tim verifikasi dan unsur pemeriksa dana BOSKab/BOSNas dalam prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan pemahaman atas pelaksanaan dasar-dasar pembukuan, perpajakan, belanja modal dan aset, serta pemahaman terkait sangsi atas pelanggaran pengelolaan dana BOS.
“Karenanya saya minta nanti mudah-mudahan dari narsum dapat dipermudah materinya, apakah dengan cara memberikan format tertentu sehingga ketika peserta mentransfer knowlengenya itu sepemahaman dengan pola tersebut,” ujar Sunggono. (*)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.