Kamis, 14/02/2019

Perbaiki Ratusan Ruang Kelas, Disdikbud Kukar Coba Lewat Swakelola DAK

Kamis, 14/02/2019

Kondisi ruang kelas SDN 16 loa kulu yang cukup parah, meja berlubang menyulitkan proses belajar siswa

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Perbaiki Ratusan Ruang Kelas, Disdikbud Kukar Coba Lewat Swakelola DAK

Kamis, 14/02/2019

logo

Kondisi ruang kelas SDN 16 loa kulu yang cukup parah, meja berlubang menyulitkan proses belajar siswa

KORANKATIM.COM, TENGGARONG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) Hifsi G Fachrannas, mengungkapkan  ada sekitar 200 ruang belajar dengan kategori rusak sedang hingga berat yang harus diperbaiki.

Seperti beberapa ruang kelas SDN 16 Loa Kulu yang kerusakannya terbilang cukup parah.

Hifsi menceritakan, Bupati Kukar Edi Damansyah sempat bertanya, apakah perbaikan ruang kelas SDN 16 Loa Kulu bisa dianggaran lewat DAK (Dana Alokasi Khusus) 2019. 

Dia menerangkan kalau sekolah tersebut tidak masuk perencanaan lantaran ada pengurangan anggaran dari Rp19 miliar menjadi Rp17 miliar.

Namun, pihaknya akan mengupayakan lewat pola Swakelola DAK Pendidikan yang secara nasional berjumlah Rp 9 triliun.

“SD 16 Loa Kulu sebenarnya masuk, ada penambahan RKB, karena ada pengurangan jadi tidak masuk. Kami mohon bupati untuk dukungan terutama, kami akan bersurat ke Kementrian mencoba mengadopsi DAK swakelola itu,” ucapnya kepada Korankaltim.com, Kamis (14/2/2019).

Dibenerkannya, perbaikan terbilang mahal jika dikelola pihak ketiga yakni sebesar Rp1,8 miliar untuk enam lokal. Sementara itu, DAK yang dikelola secara mandiri dengan dasar UU No 20/2003 dan Permendagri 20/2009 akan kebih efisien dengan nilai sekitar Rp700 juta per enam lokal, maka perbaikannya tidak melalui proses lelang.

Namun, lanjutnya, belum ada satupun daerah yang bernyali untuk menggunakan metode ini. Sebab, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap penggunaan uangnya.

“Dengan begitu harusnya memungkinkan (melakukan perbaikan), kan kita lihat niatnya dari efisiensi. Cuma, sementara ini belum ada satu daerah pun yang menggunakan metode itu selain Kementrian. Sekolah seperti itu (di Kukar) ada banyak kelas yang membutuhkan,” pungkasnya.


Penulis: Reza Fahlevi

Editor: Muh. Huldi

Perbaiki Ratusan Ruang Kelas, Disdikbud Kukar Coba Lewat Swakelola DAK

Kamis, 14/02/2019

Kondisi ruang kelas SDN 16 loa kulu yang cukup parah, meja berlubang menyulitkan proses belajar siswa

Berita Terkait


Perbaiki Ratusan Ruang Kelas, Disdikbud Kukar Coba Lewat Swakelola DAK

Kondisi ruang kelas SDN 16 loa kulu yang cukup parah, meja berlubang menyulitkan proses belajar siswa

KORANKATIM.COM, TENGGARONG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) Hifsi G Fachrannas, mengungkapkan  ada sekitar 200 ruang belajar dengan kategori rusak sedang hingga berat yang harus diperbaiki.

Seperti beberapa ruang kelas SDN 16 Loa Kulu yang kerusakannya terbilang cukup parah.

Hifsi menceritakan, Bupati Kukar Edi Damansyah sempat bertanya, apakah perbaikan ruang kelas SDN 16 Loa Kulu bisa dianggaran lewat DAK (Dana Alokasi Khusus) 2019. 

Dia menerangkan kalau sekolah tersebut tidak masuk perencanaan lantaran ada pengurangan anggaran dari Rp19 miliar menjadi Rp17 miliar.

Namun, pihaknya akan mengupayakan lewat pola Swakelola DAK Pendidikan yang secara nasional berjumlah Rp 9 triliun.

“SD 16 Loa Kulu sebenarnya masuk, ada penambahan RKB, karena ada pengurangan jadi tidak masuk. Kami mohon bupati untuk dukungan terutama, kami akan bersurat ke Kementrian mencoba mengadopsi DAK swakelola itu,” ucapnya kepada Korankaltim.com, Kamis (14/2/2019).

Dibenerkannya, perbaikan terbilang mahal jika dikelola pihak ketiga yakni sebesar Rp1,8 miliar untuk enam lokal. Sementara itu, DAK yang dikelola secara mandiri dengan dasar UU No 20/2003 dan Permendagri 20/2009 akan kebih efisien dengan nilai sekitar Rp700 juta per enam lokal, maka perbaikannya tidak melalui proses lelang.

Namun, lanjutnya, belum ada satupun daerah yang bernyali untuk menggunakan metode ini. Sebab, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap penggunaan uangnya.

“Dengan begitu harusnya memungkinkan (melakukan perbaikan), kan kita lihat niatnya dari efisiensi. Cuma, sementara ini belum ada satu daerah pun yang menggunakan metode itu selain Kementrian. Sekolah seperti itu (di Kukar) ada banyak kelas yang membutuhkan,” pungkasnya.


Penulis: Reza Fahlevi

Editor: Muh. Huldi

 

Berita Terkait

Lokasi CFD Tenggarong Pindah Besok Pagi, SK2 Bakal Bagikan 200 Sapoh untuk Para Pedagang

Pj Gubernur Kaltim Pantau Banjir di Mahulu, Penyaluran Listrik, Bantuan Pangan dan Air Bersih jadi Prioritas Awal

Dukung Gerakan Literasi Desa, Paser Terima Mobil Pusling diJakarta

Warga RT 13 Kelurahan Baru, Tenggarong Berembuk Manfaatkan Dana Rp50 Juta

Setelah Balikpapan, Dinkes Kaltim Siap Vaksinasi Lima Ribu Anak di Kota Samarinda

Dinsos Kaltim Kirim 1.500 Paket ke Mahulu, Kemensos RI juga Segera Beri Bantuan

Ribuan Orang Hadiri Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad di Masjid Al Qadar Tenggarong Siang Tadi

Kecamatan Tabang Diterjang Banjir Imbas Hujan di Hulu Sungai Belayan, BPBD Kukar Turunkan Tim Pantau Potensi Banjir Kiriman dari Mahulu

Hendak Menyeberang Jalan Saat Banjir di Mahulu, Karyawan Warung PHP Sebenaq Meninggal Dunia Pagi Tadi

Aktivitas Warga di Ibu Kota Mahulu Mulai Normal Setelah Sempat Diterjang Banjir

Kerap Mencuri di Rumah Kosong, Warga Perum Handil Kopi Sambutan Diciduk Polisi

Pabrik Smelter di Sangasanga Kembali Terbakar, Tiga Orang Alami Luka-Luka

Proyek Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Tanjung Redeb Habiskan Anggaran Rp23,7 Miliar

Pengembangan Lahan Kakao Berau Baru 500 Hektare, Kelompok Tani Diminta Tak Alih Fungsikan Lahan

Ketergantungan Kaltim pada Sektor Pertambangan jadi Sorotan

Petani Kakao di Berau Diminta Bermitra dengan Perusahaan

Libatkan 14 Perusahaan, Disnaker Samarinda Buka Job Fair Pekan Depan

Aplikasi Perjalanan Dinas Dikritisi Anggota DPRD Samarinda, Sebut Jalan-Jalan untuk Adopsi Tata Kota

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.