Rabu, 02/05/2018
DPRD Kukar Usulkan Pengaktifan RPU Tenggarong Seberang
Rabu, 02/05/2018
RPU Kutai Kartanegara / prokal.co
Berita Terkait
Berita Pilihan
DPRD Kukar Usulkan Pengaktifan RPU Tenggarong Seberang
Rabu, 02/05/2018
RPU Kutai Kartanegara / prokal.co
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Unit usaha Perusda Tunggang Parangan (TP) yakni RPU di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) akan kembali diaktifkan. RPU diharapkan bisa membawa Kukar menuju swasembada pangan.
"Saat ini komisi II sedang ngetol untuk kembali menghidupkan RPU," kata Abdul Kadir, Anggota Komisi II DPRD Kukar.
Menurutnya, RPU harus diaktifkan sehingga Kukar bisa swasembada pangan jika dikelolah dengan baik. "Bahkan kami sudah komunikasi dengan pemkab dan melakukan studi banding ke PT Foodstation Cipinang Jaya Jakarta," katanya.
Ke depannya, kata dia, RPU harus dikelola dengan profesional, baik itu dalam bentuk BUMD, dikelolah swasta atau pihak ketiga dan tetap di bawah Perusda Tunggang Parangan.
"Dengan omzet sasaran pembeli PNS saja, maka itu peluang besar mengingat ada ribuan PNS tapi dengan catatan bahwa kualitas terjaga dan harga bersaing," jelas politikus Golkar ini.
RPU, lanjut Kadir, bisa menjadi badan usaha yang menjanjikan jika dikelolah dengan profesional. Jika berkaca BUMD Pemda DKI yakni PT Cipinang, maka itu bisa dilakukan.
"Buktinya jelas, mereka tanpa sawah (penghasil padi) bisa survive, begitu pun dengan kita yang memilik lahan pertanian yang luas," tegasnya. (*)
Penulis : Amien
Editor : Supiansyah
DPRD Kukar Usulkan Pengaktifan RPU Tenggarong Seberang
RPU Kutai Kartanegara / prokal.co
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Unit usaha Perusda Tunggang Parangan (TP) yakni RPU di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) akan kembali diaktifkan. RPU diharapkan bisa membawa Kukar menuju swasembada pangan.
"Saat ini komisi II sedang ngetol untuk kembali menghidupkan RPU," kata Abdul Kadir, Anggota Komisi II DPRD Kukar.
Menurutnya, RPU harus diaktifkan sehingga Kukar bisa swasembada pangan jika dikelolah dengan baik. "Bahkan kami sudah komunikasi dengan pemkab dan melakukan studi banding ke PT Foodstation Cipinang Jaya Jakarta," katanya.
Ke depannya, kata dia, RPU harus dikelola dengan profesional, baik itu dalam bentuk BUMD, dikelolah swasta atau pihak ketiga dan tetap di bawah Perusda Tunggang Parangan.
"Dengan omzet sasaran pembeli PNS saja, maka itu peluang besar mengingat ada ribuan PNS tapi dengan catatan bahwa kualitas terjaga dan harga bersaing," jelas politikus Golkar ini.
RPU, lanjut Kadir, bisa menjadi badan usaha yang menjanjikan jika dikelolah dengan profesional. Jika berkaca BUMD Pemda DKI yakni PT Cipinang, maka itu bisa dilakukan.
"Buktinya jelas, mereka tanpa sawah (penghasil padi) bisa survive, begitu pun dengan kita yang memilik lahan pertanian yang luas," tegasnya. (*)
Penulis : Amien
Editor : Supiansyah
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.