Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Isu pengunduran diri Wakil Presiden Rakabuming Raka di tengah masa jabatannya membuka persoalan baru dalam praktik ketatanegaraan. Mengingat, persoalan ini belum pernah terjadi dalam masa pemerintahan di Indonesia.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul, Saipul Bachtiar menyebutkan bahwa pengunduran diri wakil presiden dimungkinkan dalam sistem ketatanegaraan. Namun, prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk mekanisme penentuan calon pengganti.
Ia mengemukakan jika konstitusi telah mengatur sejumlah kondisi yang memungkinkan presiden maupun wakil presiden berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri.
Menurutnya, konstitusi telah mengatur sejumlah kondisi yang memungkinkan presiden maupun wakil presiden berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Di antaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, hingga terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kalau betul mengundurkan diri, berarti masuk pada klasifikasi berhenti karena tidak lagi memiliki syarat sebagai wakil presiden. Ini fakta baru dalam ketatanegaraan kita, ada wakil presiden mengundurkan diri di tengah jalan sebelum berakhir masa jabatannya,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Saipul menjelaskan apabila proses pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian presiden atau wakil presiden akibat dugaan pelanggaran hukum.
Jika pemberhentian didasarkan pada pelanggaran, DPR harus terlebih dahulu menjalankan proses politik sebelum membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Apabila MK menyatakan dugaan pelanggaran terbukti, hasil putusan kemudian diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diproses lebih lanjut.
Sementara dalam hal pengunduran diri, kata dia mekanisme pemberhentian dan penentuan pengganti menjadi bagian yang harus diproses melalui ketentuan konstitusi. MPR nantinya memiliki kewenangan dalam menentukan wakil presiden pengganti.
“Ini memungkinkan dan menurut saya nanti MPR yang akan menentukannya. Nanti MPR akan memilih penggantinya,” jelasnya.
Di sisi lain, Saipul menilai pergantian wakil presiden tidak serta-merta memengaruhi jalannya pemerintahan. Terlebih ia beranggapan bahwa selama hampir dua tahun masa pemerintahan berjalan, kebijakan presiden masih menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan arah kerja pemerintah pusat.
Karena itu, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan proses ketatanegaraan dan kesinambungan jabatan daripada ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
Menyambut hal ini, Korankaltim.com telah berupaya meminta tanggapan Ketua DPD PSI Kota Samarinda, David Jingga. Namun dirinya mengaku enggan untuk berkomentar mengenai pengunduran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Editor: Erwin
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul, Saipul Bachtiar menyebutkan bahwa pengunduran diri wakil presiden dimungkinkan dalam sistem ketatanegaraan. Namun, prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk mekanisme penentuan calon pengganti.
Ia mengemukakan jika konstitusi telah mengatur sejumlah kondisi yang memungkinkan presiden maupun wakil presiden berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri.
Menurutnya, konstitusi telah mengatur sejumlah kondisi yang memungkinkan presiden maupun wakil presiden berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Di antaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, hingga terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kalau betul mengundurkan diri, berarti masuk pada klasifikasi berhenti karena tidak lagi memiliki syarat sebagai wakil presiden. Ini fakta baru dalam ketatanegaraan kita, ada wakil presiden mengundurkan diri di tengah jalan sebelum berakhir masa jabatannya,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Saipul menjelaskan apabila proses pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian presiden atau wakil presiden akibat dugaan pelanggaran hukum.
Jika pemberhentian didasarkan pada pelanggaran, DPR harus terlebih dahulu menjalankan proses politik sebelum membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Apabila MK menyatakan dugaan pelanggaran terbukti, hasil putusan kemudian diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diproses lebih lanjut.
Sementara dalam hal pengunduran diri, kata dia mekanisme pemberhentian dan penentuan pengganti menjadi bagian yang harus diproses melalui ketentuan konstitusi. MPR nantinya memiliki kewenangan dalam menentukan wakil presiden pengganti.
“Ini memungkinkan dan menurut saya nanti MPR yang akan menentukannya. Nanti MPR akan memilih penggantinya,” jelasnya.
Di sisi lain, Saipul menilai pergantian wakil presiden tidak serta-merta memengaruhi jalannya pemerintahan. Terlebih ia beranggapan bahwa selama hampir dua tahun masa pemerintahan berjalan, kebijakan presiden masih menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan arah kerja pemerintah pusat.
Karena itu, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan proses ketatanegaraan dan kesinambungan jabatan daripada ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
Menyambut hal ini, Korankaltim.com telah berupaya meminta tanggapan Ketua DPD PSI Kota Samarinda, David Jingga. Namun dirinya mengaku enggan untuk berkomentar mengenai pengunduran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di darat 15 km selatan Kota Sukabumi
10 Nov 2026, 21:31:38 WIB • Kedalaman 102 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Selasa, 10 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.20
Maghrib
18.03
Isya
19.14
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
