Pemisahan Pemilu dan Pilkada, KPU Kaltim Tunggu Kepastian Regulasi

Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris menjelaskan bahwa selama aturan baru belum ditetapkan, maka penyelenggaraan masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami masih menunggu aturan, sepanjang aturan itu belum keluar, kita masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” tegasnya, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 167 ayat (6).

Berdasarkan aturan tersebut, KPU mulai menghitung kebutuhan persiapan apabila mekanisme yang akan digunakan tetap berpatok dengan Pemilu 2024 lalu. Mengingat aturan yang baru hingga saat ini masih belum rampung.

Tahapan pertama yang nanti akan dilakukan yakni pemutakhiran data maupun proses verifikasi partai politik. Namun, pelaksanaan itu tetap akan menyesuaikan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan pemerintah dan pembentuk undang-undang.

Selain menunggu kepastian regulasi teknis, KPU Kaltim juga masih menanti desain penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk wacana pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dengan pemilihan kepala daerah.

Fahmi mengatakan jika pihaknya masih menunggu perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan desain pemilu serentak maupun pilkada.

Ia menilai perubahan desain pemilu yang wajib diikuti dengan dasar hukum yang jelas, sehingga setiap penyelenggaraan pemilu memiliki pedoman dalam menjalankan agenda di setiap tahapan.

“Kami masih menunggu putusan MK. Apapun putusannya, itu harus didasarkan pada aturan,” jelasnya.

Pada prinsipnya, kata dia, KPU akan mengikuti ketentuan yang berlaku setelah regulasi baru telah ditetapkan. Maka sebelum ada perubahan aturan, pihaknya tetap menjalankan tahapan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Sepanjang aturan itu belum dibuat dan belum ditetapkan, ya kami masih menggunakan aturan atau undang-undang yang lama,” pungkasnya.

Editor: Erwin

Pemisahan Pemilu dan Pilkada, KPU Kaltim Tunggu Kepastian Regulasi

Berita Terkait

Ambang Batas Turun, Pengamat Unmul Sebut Partai Kecil Kian Punya Ruang

Politik Kesukuan jadi Kritikan, Pilkada Harusnya Pertarungan Gagasan

Gerindra Bahas Regenerasi Kepemimpinan Samarinda, Helmi dan Agus Suwandi Masuk Bursa

Hasanuddin Mas’ud Belum Pastikan Maju Pilkada Kukar, Survei Jadi Penentu

Subandi Masuk Radar Pilwali Samarinda, Keputusan di Tangan DPP PKS

Tak Buru-Buru Deklarasi, PDIP Samarinda Pilih Perkuat Mesin Pemenangan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Numpang Menginap, Pemuda Asal Balikpapan Gasak Uang Teman Sendiri Rp20,6 Juta di Perumahan BPK Samarinda Seberang

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini