Rabu, 29/04/2026

DPW PKB Kaltim Dorong Interpelasi dan Angket, Soroti Kebijakan Pemprov

Rabu, 29/04/2026

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin.(Istimewa)

Share
Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

DPW PKB Kaltim Dorong Interpelasi dan Angket, Soroti Kebijakan Pemprov

Rabu, 29/04/2026

logo

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin.(Istimewa)

Penulis: Ainur Rofiah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Ketua DPW PKB Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, menegaskan sikap partainya dalam merespons kebijakan Pemprov Kaltim.

Ia menyatakan, PKB akan berada di garis depan dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Namun, partainya tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila kebijakan dinilai merugikan rakyat.

Menurut Syafruddin, sejak awal kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, PKB telah menyampaikan komitmen untuk mendukung setiap program yang pro-rakyat.

Meski demikian, ia menilai kondisi saat ini menuntut sikap yang lebih tegas dari DPRD.

“Ketika kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat, kami yang terdepan mendukung. Tetapi jika tidak, maka kami juga yang terdepan untuk melawannya. Itu komitmen kami,” ujar Syafruddin belum lama ini.

Ia menekankan pentingnya penggunaan hak konstitusional DPRD, khususnya hak interpelasi dan hak angket, sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. 

Menurutnya, kedua hak tersebut merupakan amanat undang-undang yang selama ini jarang dimanfaatkan secara optimal.

“Penggunaan hak interpelasi dan hak angket itu bukan untuk gagah-gagahan. Ini murni soal menjalankan hak yang dijamin konstitusi,” tegasnya.

Syafruddin juga mendorong Fraksi PKB di DPRD Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret dengan menggunakan hak-hak tersebut.

Legislator Senayan itu menyebut, langkah ini penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik terkait sejumlah kebijakan pemerintah provinsi yang tengah menjadi sorotan.

Lebih lanjut, Udin menilai penggunaan hak interpelasi maupun angket akan menjadi alat ukur objektif untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Biarkan nanti publik yang menilai dan menguji. Apakah kebijakan itu sudah totalitas pro-rakyat atau belum,” katanya.

Ia memastikan DPW PKB Kaltim akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah Fraksi PKB di DPRD Kaltim. 

“Kami tegak lurus dan selalu berada di belakang teman-teman fraksi,” pungkasnya.


Editor: Erwin

DPW PKB Kaltim Dorong Interpelasi dan Angket, Soroti Kebijakan Pemprov

Rabu, 29/04/2026

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin.(Istimewa)

Share

Berita Terkait