Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa aksi walkout yang dilakukan dalam rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 merupakan murni inisiatif anggota fraksi sebagai bentuk tanggung jawab politik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Rahmat Darmawan, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kukar, kepada awak media, Rabu (29/7/2026).
Rahmat mengatakan, langkah yang diambil rekan-rekannya di Fraksi PDI Perjuangan lahir dari kesadaran sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Kukar Idaman Terbaik, sekaligus bentuk kepedulian agar visi dan misi pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal.
“Setelah saya berkomunikasi dengan Ketua Fraksi, dapat kami tegaskan bahwa apa yang dilakukan teman-teman Fraksi PDI Perjuangan merupakan bentuk tanggung jawab pribadi mereka sebagai anggota fraksi. Mereka merasa menjadi bagian dari Kukar Idaman Terbaik, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperdalam terkait visi dan misi tersebut,” ujar Rahmat.
Ia menepis anggapan aksi tersebut merupakan instruksi dari pimpinan partai maupun pemerintah daerah.
“Tidak ada kaitannya dengan perintah Wakil Bupati ataupun Ketua DPC PDI Perjuangan. Ini murni inisiatif yang lahir dari teman-teman fraksi,” tegasnya.
Menurut Rahmat, pendalaman terhadap dokumen KUA-PPAS diperlukan agar sejumlah program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai harapan masyarakat.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah program penyediaan seragam sekolah gratis. Menurutnya, program tersebut perlu dievaluasi dari sisi teknis pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tepat waktu.
“Misalnya program baju seragam gratis. Tahun ajaran sudah berjalan, tetapi seragamnya belum diterima siswa. Hal-hal seperti ini yang ingin kami perbaiki agar dari sisi waktu dan pelaksanaannya lebih tepat,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sejumlah program unggulan lainnya seperti layanan berobat gratis, RT Ku Terbaik, dan berbagai program prioritas daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Rahmat mengakui, kondisi fiskal Pemkab Kukar saat ini mengalami penurunan sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap berbagai target pembangunan.
“Anggaran kita saat ini mengalami penyusutan yang cukup besar. Karena itu, ada beberapa program yang perlu disesuaikan kembali agar tetap sejalan dengan cita-cita mewujudkan Kukar Idaman Terbaik,” katanya.
Ia menegaskan, sikap Fraksi PDI Perjuangan justru merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah daerah agar visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat direalisasikan secara realistis sesuai kemampuan anggaran.
“Kami sangat sayang dan cinta terhadap Kutai Kartanegara. Justru karena itulah kami merasa perlu mendalami dan mengoreksi beberapa hal agar program pemerintah benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rahmat juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara janji politik dan kemampuan fiskal daerah.
“Kami tidak ingin Bupati dan Wakil Bupati nantinya terjebak pada janji-janji politik semata, sementara kondisi anggaran sangat terbatas. Harapan masyarakat memang besar, tetapi semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Ia menilai dinamika yang muncul dalam pembahasan anggaran merupakan hal yang lumrah dalam proses demokrasi di lembaga legislatif.
“Kalau ada yang mengaitkan dengan konstelasi politik, saya kira itu hal yang biasa dalam dinamika DPRD, apalagi ketika membahas anggaran. Namun pada prinsipnya tidak ada tendensi politik apa pun. Ini adalah bentuk rasa sayang kami terhadap pemerintah dan masyarakat Kutai Kartanegara,” tuturnya.
Rahmat kembali menegaskan aksi walkout tersebut sepenuhnya merupakan keputusan internal Fraksi PDI Perjuangan sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Yang perlu kami tegaskan, ini adalah inisiatif teman-teman fraksi sebagai bentuk cinta kami kepada Kutai Kartanegara. Bukan arahan ataupun perintah dari Ketua DPC PDI Perjuangan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Penegasan tersebut disampaikan Rahmat Darmawan, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kukar, kepada awak media, Rabu (29/7/2026).
Rahmat mengatakan, langkah yang diambil rekan-rekannya di Fraksi PDI Perjuangan lahir dari kesadaran sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Kukar Idaman Terbaik, sekaligus bentuk kepedulian agar visi dan misi pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal.
“Setelah saya berkomunikasi dengan Ketua Fraksi, dapat kami tegaskan bahwa apa yang dilakukan teman-teman Fraksi PDI Perjuangan merupakan bentuk tanggung jawab pribadi mereka sebagai anggota fraksi. Mereka merasa menjadi bagian dari Kukar Idaman Terbaik, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperdalam terkait visi dan misi tersebut,” ujar Rahmat.
Ia menepis anggapan aksi tersebut merupakan instruksi dari pimpinan partai maupun pemerintah daerah.
“Tidak ada kaitannya dengan perintah Wakil Bupati ataupun Ketua DPC PDI Perjuangan. Ini murni inisiatif yang lahir dari teman-teman fraksi,” tegasnya.
Menurut Rahmat, pendalaman terhadap dokumen KUA-PPAS diperlukan agar sejumlah program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai harapan masyarakat.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah program penyediaan seragam sekolah gratis. Menurutnya, program tersebut perlu dievaluasi dari sisi teknis pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tepat waktu.
“Misalnya program baju seragam gratis. Tahun ajaran sudah berjalan, tetapi seragamnya belum diterima siswa. Hal-hal seperti ini yang ingin kami perbaiki agar dari sisi waktu dan pelaksanaannya lebih tepat,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sejumlah program unggulan lainnya seperti layanan berobat gratis, RT Ku Terbaik, dan berbagai program prioritas daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Rahmat mengakui, kondisi fiskal Pemkab Kukar saat ini mengalami penurunan sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap berbagai target pembangunan.
“Anggaran kita saat ini mengalami penyusutan yang cukup besar. Karena itu, ada beberapa program yang perlu disesuaikan kembali agar tetap sejalan dengan cita-cita mewujudkan Kukar Idaman Terbaik,” katanya.
Ia menegaskan, sikap Fraksi PDI Perjuangan justru merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah daerah agar visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat direalisasikan secara realistis sesuai kemampuan anggaran.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
“Kami sangat sayang dan cinta terhadap Kutai Kartanegara. Justru karena itulah kami merasa perlu mendalami dan mengoreksi beberapa hal agar program pemerintah benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rahmat juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara janji politik dan kemampuan fiskal daerah.
“Kami tidak ingin Bupati dan Wakil Bupati nantinya terjebak pada janji-janji politik semata, sementara kondisi anggaran sangat terbatas. Harapan masyarakat memang besar, tetapi semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Ia menilai dinamika yang muncul dalam pembahasan anggaran merupakan hal yang lumrah dalam proses demokrasi di lembaga legislatif.
“Kalau ada yang mengaitkan dengan konstelasi politik, saya kira itu hal yang biasa dalam dinamika DPRD, apalagi ketika membahas anggaran. Namun pada prinsipnya tidak ada tendensi politik apa pun. Ini adalah bentuk rasa sayang kami terhadap pemerintah dan masyarakat Kutai Kartanegara,” tuturnya.
Rahmat kembali menegaskan aksi walkout tersebut sepenuhnya merupakan keputusan internal Fraksi PDI Perjuangan sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Yang perlu kami tegaskan, ini adalah inisiatif teman-teman fraksi sebagai bentuk cinta kami kepada Kutai Kartanegara. Bukan arahan ataupun perintah dari Ketua DPC PDI Perjuangan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
