Mantan Ketua KPU: Ajakan Tolak Hasil Pemilu dan Aksi Inkonstitusional Tak Memiliki Dasar

KORANKALTIM.COM, JAKARTA -- Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Juri Ardiantoro, menyoroti kondisi usai Pemilu 2019 di mana sebagian masyarakat dibuat bingung. 

Bahkan, sebagian masyarakat terprovokasi oleh berbagai ajakan untuk menolak hasil Pemilu 2019.

"Bahkan ajakan melakukan aksi-aksi inkosntitusional people power. Ajakan dan provokasi ini sama sekali tidak memiliki dasar sama sekali, kecuali kekecewaan karena kalah dalam pemilu," kata Juri dalam keterangan tertulis, Jumat (19/4/2019), dikutip kompas.com.

Juri mengatakan, ada beberapa alasan ia menganggap hal-hal tersebut tak mendasar.

Ia menilai, pemilu di Indonesia merupakan salah satu yang menjadi rujukan dunia dalam pemilihan yang demokratis.

Pertama, proses pemungutan dan penghitungan suara yang transparan.

Ia menjelaskan, semua pihak mulai dari panitia, pemilih, saksi, dan pemantau bisa melihat secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara.

"Bahkan apa yang disebut pesta demokrasi itu sesusngguhnya ada di TPS. Semua orang antusias, bergembira dan tidak ada ketegangan-ketegangan," kata dia.

Kedua, ada mekanisme pembuktian data.

Juri memaparkan, setelah suara dihitung di TPS, akan dituangkan dalam formulir C1 dan C1 Plano.

Semua pihak bisa melihat, mencatat, mendokumentasikan, mengunggah ke internet hingga memasangnya di tempat pengumuman.

"Saksi-saksi dan pengawas TPS diberikan salinan C1 tersebut. Selain itu, KPU juga memindai/scan form C1 tersebut dan mempubliasikannya. KPU juga melakukan input data C1 secara riil dalam aplikasi elektronik (SITUNG) yang dapat dipantau publik," kata dia.

Menurut dia, jika ada pihak yang berniat curang memanipulasi hasil suara, akan mudah diketahui.

Pelakunya bisa segera diproses hukum. Data yang dicurangi juga bisa segera dikoreksi.

Ketiga, Indonesia memiliki perangkat lembaga dan aturan yang lengkap dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran atau kecurangan.

"Ada KPU sebagai pelaksana. Ada Bawaslu sebagai pengawas, bahkan sekarang sampai tingkat TPS di mana pada pemilu-pemilu sebelumnya hanya sampai PPS desa/kelurahan. Ada Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) untuk menerima pengaduan dan mengadili jika ada jajaran KPU dan Bawaslu yang mlakukan pelanggaran etik," kata dia.

Ada pula polisi dan kejaksaan yang bekerja sama dengan Bawaslu untuk menangani tindak pidana pemilu.

Selain itu, ada Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers untuk memantau pelanggaran iklan dan penyiaran kampanye.

"Jika masih ada yang sangsi dan menolak dengan hasil pemilu, apa yang alasannya? Karena kecurangan atau karena kekalahan?" ujar Juri.

Juri mengingatkan, ajakan menolak hasil pemilu merupakan upaya mendelegitimasi lembaga dan hasil kerja penyelenggara Pemilu.

"Mengambil langkah inskonstitusional sesungguhnya adalah mengingkari dan mengkhianati aturan main yang telah disepakati bersama sebagai sebuah bangsa," kata dia.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk menghormati proses yang sedang berjalan. Jika ditemukan dugaan kecurangan atau pelanggaran, bisa menempuh prosedur hukum yang berlaku. (*)