Penulis: Rahmat Surya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim tetap berjalan hingga akhir 2026, meski tengah melakukan efisiensi anggaran.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan efisiensi anggaran tidak akan dilakukan dengan memangkas hak pegawai yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah.

Selain TPP bagi pegawai, Pemprov Kaltim juga memastikan insentif bagi guru yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk guru SMA dan SMK negeri maupun swasta, tetap diberikan.

“Kita akan tetap berikan insentifnya. Kita berjanji untuk memberikan Rp1 juta setiap bulan dan akan kita selesaikan sampai tahun 2026,” ujar Seno Aji.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltim agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan oleh para pegawai maupun tenaga pendidik.

Seno menegaskan, kondisi fiskal yang mendorong pemerintah melakukan efisiensi tidak boleh serta-merta berdampak terhadap pemberian hak dan insentif yang telah dijanjikan.

Untuk menjaga agar anggaran tetap tersedia, Pemprov Kaltim akan melakukan efisiensi pada sejumlah belanja yang dinilai tidak prioritas.

“Efisiensinya kita akan pangkas makan, minum, kemudian perjalanan dinas, dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak prioritas bagi kita. Kita akan pangkas habis,” tegasnya.

Ia menjelaskan, efisiensi tersebut diarahkan pada belanja operasional yang masih dapat ditekan, sehingga anggaran dapat difokuskan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dengan langkah tersebut, Pemprov Kaltim berharap keberlangsungan TPP pegawai dan insentif guru tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan fiskal daerah.

Seno kembali menegaskan bahwa pemerintah provinsi berupaya menjaga komitmen pemberian insentif hingga akhir 2026, sekaligus memastikan efisiensi anggaran dilakukan secara terukur dan tidak mengganggu program prioritas.

Editor: Erwin