Akademisi Minta Evaluasi Pendataan Murid Kurang Mampu dalam Skema Pendidikan Gratis
2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Peristiwa meninggalnya seorang siswa SMK di Samarinda memantik keprihatinan luas, sekaligus membuka kembali perdebatan soal efektivitas program pendidikan gratis di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebelumnya, siswa bernama Mandala Risky Saputra dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan serius pada bagian kaki.
Kondisi itu diduga bermula dari penggunaan sepatu sekolah yang sudah tidak layak pakai karena kekecilan, namun tetap digunakan akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Rasa sakit yang awalnya muncul di kaki disebut terus memburuk hingga memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan.
Di tengah kondisi tersebut, korban tetap beraktivitas seperti biasa, termasuk mengikuti kegiatan sekolah dan magang, hingga akhirnya kesehatannya menurun drastis.
Faktor ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peristiwa ini. Keterbatasan akses terhadap bantuan sosial maupun layanan kesehatan dinilai turut memperumit penanganan yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat.
Menanggapi hal itu, Akademisi IKIP PGRI Kaltim, Abdul Rozak menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa masih adanya kasus seperti ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap implementasi program pendidikan gratis.
“Perlu ada pemetaan yang lebih akurat terhadap siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jangan sampai mereka masih dibebani, bahkan untuk kebutuhan paling mendasar,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Jumat (1/5/2026).
Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah secara langsung di tingkat satuan pendidikan. Menurutnya, penguatan data serta optimalisasi berbagai skema bantuan seperti BOSP harus menjadi prioritas agar benar-benar tepat sasaran.
Rozak juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk mengambil langkah intervensi yang lebih tegas dan terukur.
Ia menilai, siswa dari keluarga kurang mampu seharusnya mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus demi menjamin keberlanjutan pendidikan mereka.
“Peristiwa ini tidak boleh terulang. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, perhatian terhadap siswa tidak mampu harus lebih konkret,” tegasnya.
Ia menambahkan, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa pendidikan gratis tidak cukup hanya sebatas kebijakan. Diperlukan implementasi yang benar-benar mampu menjangkau kebutuhan siswa secara menyeluruh, agar tidak ada lagi yang tertinggal karena faktor ekonomi.
Editor: Erwin
