Konsep kota inklusif bukan hanya tentang keberagaman agama dan suku, tetapi juga meliputi penghargaan terhadap kondisi fisik dan kemampuan setiap individu.
Menurut Hetifah, semua warga berhak memperoleh akses yang setara untuk mengembangkan potensi diri, terutama melalui pendidikan. “Saya ingin Samarinda menjadi kota inklusif yang termanifestasi dari kesempatan, terutama di bidang pendidikan,” kata Hetifah kepada Korankaltim.com disela kegiatan. “Pendidikan itu bisa formal, nonformal, informal bahkan di dalam keluarga. Pemerintah perlu memfasilitasi itu semua,” lanjutnya.
Satu dari beberapa bentuk fasilitasi penting di era digital adalah pemanfaatan teknologi. Dengan kepemilikan gawai yang semakin luas, berbagai aplikasi dapat membantu penyandang disabilitas mengakses informasi dan belajar mandiri. Bahkan, beberapa aplikasi sederhana telah dikembangkan oleh anak muda untuk membantu difabel dan orang tua dalam proses belajar di rumah.
Hetifah berharap BRIN memberikan perhatian melalui riset terkait kebutuhan kelompok rentan. Data hasil riset tersebut akan menjadi dasar DPR dan DPRD dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. “Kita tidak boleh membuat kebijakan hanya berdasarkan opini. Misalnya jumlah penyandang disabilitas sering dianggap sedikit karena jarang terlihat di ruang publik. Padahal, bisa jadi jumlahnya cukup besar. Mereka jarang keluar rumah karena akses kendaraan umum dan fasilitas pedestrian tidak ramah difabel,” sebut Hetifah.
Selain jumlah, Hetifah juga menyoroti beragam jenis kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian berbeda. Penting untuk memberikan kesempatan bagi difabel untuk bepergian, belajar, berkarya dan berkreasi sesuai kemampuan masing-masing, contohnya penyandang disabilitas fisik tetap memiliki kapasitas intelektual dan kreativitas yang tinggi jika diberi sarana, prasarana dan pengetahuan yang memadai.
Editor: Aspian Nur
