Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor menjelaskan kegiatan ini difokuskan pada penyamaan persepsi dan pengetahuan tentang regulasi pendirian satuan pendidikan, khususnya PAUD, yang seringkali dibentuk atas inisiatif masyarakat.
"Kita ingin ada sinergi antara pihak desa, kelurahan, dan Disdikbud. Meski secara regulasi pendirian PAUD tidak melibatkan kades atau lurah secara langsung, tetapi ada peran penting dari sisi dukungan, terutama terkait anggaran desa," ujarnya, Senin (28/7/2025) kemarin.
PAUD yang dimaksud mencakup berbagai bentuk, seperti Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB). Dalam konteks inilah, sinergi lintas sektor menjadi sangat penting. Disdikbud ingin memastikan bahwa para pemegang otoritas di tingkat desa dan kelurahan memahami jenis, bentuk, dan kebutuhan PAUD agar dapat memberikan dukungan optimal, baik secara administratif maupun finansial.
Thauhid menekankan bahwa dengan pemahaman yang utuh dari kepala desa dan lurah, diharapkan tidak ada lagi mispersepsi dalam mendukung pengembangan PAUD di wilayah masing-masing. "Kita tahu tidak semua paham secara detail tentang PAUD, termasuk perizinan dan jenis kegiatannya. Maka, kegiatan ini penting agar kita bisa bekerja bersama dengan pemahaman yang sama," terangnya.
Sosialisasi ini juga menjadi forum untuk menjalin kembali koordinasi yang selama ini mungkin belum optimal. Menurut Thauhid, pihaknya ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka antara Disdikbud, pemerintahan desa, dan instansi lain terkait. Hal ini diyakini dapat mempercepat proses pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
"Kita berharap para kepala desa dan lurah dapat menjadi motor penggerak di wilayah masing-masing untuk mendukung satuan PAUD. Dana desa bisa diarahkan secara tepat dan strategis untuk mendukung pendidikan anak usia dini," bebernya.
Ia juga berharap kegiatan ini bisa menjadi model koordinasi yang berkelanjutan, tidak berhenti pada pertemuan hari ini saja.
Menurutnya, PAUD merupakan fase pendidikan paling dasar yang memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu turut ambil bagian dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas sejak dini. (*)
