Penulis : Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM,SAMARINDA – Pelaksanaan proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 8 Samarinda, yang berlokasi di Jalan Pattimura, Kecamatan Loa Janan Ilir masih menemui sejumlah hambatan.

Meskipun sistem pendaftaran daring telah diberlakukan sejak masa pandemi Covid-19, tingkat literasi digital sebagian masyarakat ternyata belum merata.

Kepala SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zachrah Sari mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan tahap pertama yang dimulai sejak 10 Juni lalu, sebagian besar orang tua masih memilih datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran atau meminta bantuan verifikasi dokumen.

“Memang online tapi tetap saja masyarakat itu merasa lebih nyaman kalau datang langsung ke sekolah untuk bertanya,” jelas Zachrah pada Jumat, (13/6/2025).

Ia menyebut, proporsi pendaftaran langsung dan daring saat ini berada di angka 60 banding 40 persen. Sebagian besar warga, kata dia, datang ke sekolah karena merasa butuh kepastian, terutama saat proses verifikasi unggahan dokumen secara digital.

“Kalau kami ragu, misalnya piagam atau sertifikat hanya discan, takut saja dimanipulasi. Maka kami panggil untuk memastikan dokumen aslinya,” ujarnya.

Zachrah juga menyampaikan bahwa tantangan lain muncul dari masih rendahnya pengetahuan masyarakat soal mekanisme seleksi yang terus diperbarui tiap tahun.

Untuk mengatasinya, pihak sekolah telah menggandeng lurah dan RT setempat untuk menyebarluaskan informasi pendaftaran, terutama di lingkungan sekitar sekolah.

“Bisa disampaikan saat posyandu atau dasawisma. Tapi tetap saja, orang tua masih nyaman kalau langsung datang,” bebernya.

Selain persoalan teknis, sejumlah kendala juga muncul dari data dan dokumen yang diajukan calon siswa, terutama di jalur afirmasi dan mutasi. Ia mencontohkan, ada kartu yang sudah kedaluwarsa atau status kependudukan yang belum sinkron.

“Ada kartu afirmasi yang sudah tidak berlaku, tapi kami tidak ambil keputusan sendiri. Kami langsung koordinasi ke Dinsos PM (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat),” katanya.

Koordinasi juga dilakukan untuk kasus siswa dari luar kota yang tinggal bersama kerabat di Samarinda. Dalam beberapa kasus, anak yang bersangkutan menggunakan kartu keluarga (KK) luar daerah, tetapi tinggal dengan kerabatnya sejak kelas SD.

“Kami sarankan membuat surat pernyataan tempat tinggal yang diketahui RT dan lurah. Itu yang akhirnya jadi solusi di lapangan,” ucapnya.

Ia pun mengapresiasi respon cepat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda yang langsung menerbitkan aturan teknis tambahan saat terjadi kendala di hari pertama.

“Alhamdulillah ketika ada kendala langsung diakomodir oleh Disdikbud Samarinda,” pungkasnya.

Editor: Erwin