Utang Jatuh Tempo BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Capai Rp 6,5 Triliun

KORANKALTIM.COM, JAKARTA - Kesehatan keuangan BPJS Kesehatan belum menunjukkan perbaikan. Ini terlihat dari besaran utang jatuh tempo.

Hingga Kamis (11/6/2020), lembaga ini memiliki utang jatuh tempo yang sudah masuk dalam kategori gagal bayar ke rumah sakit sebesar Rp 6,5 triliun.

Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menjelaskan, besaran utang tersebut merupakan posisi dengan keterlambatan utang maksimum 28 hari kalender.

"Pada hari ini, 11 Juni 2020 posisi gagal bayar BPJS Kesehatan Rp 6,5 triliun dengan keterlambatan utang maksimum 28 hari kalender," jelas Kemal saat melakukan rapat bersama dengan Komisi IX DPR RI.

Saat ini, BPJS Kesehatan pun tengah menyiapkan dana lantaran harus membayarkan kapitasi sebesar Rp 1 triliun dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Meski demikian, dari sisi penerimaan BPJS Kesehatan bakal menerima pemasukan dari pemerintah melalui anggaran penerima bantuan iuran (PBI) selama 1 bulan dengan besaran Rp 4,1 triliun pada 15 Juni mendatang.

BPJS Kesehatan pun mengusulkan agar pembayaran PBI dibayarkan untuk 2 bulan atau sebesar Rp 8,2 triliun. Sehingga utang jatuh tempo yang sebesar RP 6,5 triliun bisa terpenuhi.

"Namun ini masih dalam proses. Tentu kami mengharapkan dukungan semua pihak, bahwa PBI kita ini bisa dibayar dua bulan, sehingga tutup buku pada Juni kami perkirakan semua gagal bayar bisa kami lunasi," jelas Kemal.

Untuk diketahui, besaran utang BPJS Kesehatan ini semakin berkurang bila dibandingkan dengan gagal bayar pada akhir 2019 yang dibawa (carry over) ke 2020 sebesar Rp 15,5 triliun.

Setiap bulan, BPJS Kesehatan menerima pemasukan dari dari pemerintah melalui pembayaran iuran peserta PBI sebesar Rp 4,1 triliun untuk 96,8 juta orang.

Ini belum termasuk iuran PBI yang dibayarkan pemerintah daerah atau APBD sebesar Rp 1,5 triliun setiap bulan untuk 36,9 juta orang.(*)