Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan ratusan WNI eks ISIS itu sudah dinyatakan stateless. Alasannya, mereka telah membakar paspor dan memiliki keinginan sendiri untuk meninggalkan Indonesia. Presiden Jokowi pun meminta mendata keseluruhan WNI tersebut dan akan mencegahnya masuk ke Indonesia.
WNI eks ISIS itu tanpa kewarganegaraan akibat ulah mereka sendiri. Sebab secara sadar bergabung dengan ISIS. Status kewarganegaraan mereka itu sudah mereka sendiri yang sudah membuat mereka menjadi lepas dari kewarganegaraan. Dengan dia mengikuti yaitu masuk ke dalam kelompok ISIS, ikut bergabung secara militer ISIS. Oleh karena itu maka kita menganggap ya mereka sudah bukan lagi warga negara," paparnya.
Melihat hal itu, Ma'ruf menyatakan pemerintah akan melakukan antisipasi agar seluruh simpatisan ISIS tak masuk ke Indonesia. Tak hanya ISIS, ia menyatakan pemerintah sudah mengantisipasi jejaring terorisme dunia lain masuk ke Indonesia. "Yang bekas bekas kombatan baik dari Filipina, maupun dari yang ada di Suriah, maupun Afghanistan, ya kita tetap melakukan antisipasi," sebut Ma’ruf lagi.
Pemerintah masih membuka peluang untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS di bawah umur 10 tahun dan yatim piatu ke Indonesia. "Untuk anak anak terutama khususnya ya anak yatim piatu dan di bawah 10 tahun masih kita pertimbangkan," kata Ma'ruf.
Pemerintah sedang mengkaji secara mendalam terkait rencana tersebut. Ia tak berkeinginan bila anak-anak eks ISIS itu dapat menimbulkan 'virus' radikalisme ISIS di kemudian hari. "Dari segi antisipasi kemungkinan dia masih membawa virusnya, itu akan jadi masalah karena itu masih dipertimbangkan," ungkapnya. (*)
