Luhut juga menjelaskan tiga masalah utama yang harus diselesaikan untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan menetapkan hukuman atau punishment terhadap peserta yang menunggak iuran.
“Kita nanti akan link dengan polisi, tapi ini bukan pidana ya nanti ini perdata kasusnya orang yang menunggak pembayaran itu. Nanti kerja sama dengan imigrasi, sehingga kalau dia mau apply visa, enggak bisa kalau belum bayar. Harus ada punishment buat yang nunggak,” tambahnya.
Kemudian, harus dilakukan penyesuaian terkait penyakit yang diobati dengan yang tertera pada Undang-Undang. Menurut Luhut, ada beberapa penyakit yang harusnya tidak sesuai dengan UU.
Terakhir, soal besaran iuran. Luhut memaparkan BPJS Kesehatan harus melakukan penyesuaian tarif iuran. Dia juga menyarankan agar masyarakat yang mampu tidak menggunakan BPJS Kesehatan.
“Khususnya pada orang-orang yang kaya misalnya seperti saya, masa pakai begituan (BPJS Kesehatan). Harus adil,” tambahnya.
Sebagai informasi, hingga Agustus 2019 defisit BPJS Kesehatan tercatat sekitar Rp 28 triliun. Rinciannya Rp 9,1 triliun defisit tahun lalu dan Rp 19 triliun defisit di 2019. (*)
