Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Kasus dugaan penundaan kewajiban dan proyek fiktif yang menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial HN di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara (Didamkar Kukar) resmi bergulir ke meja pengawasan. Advokat Hilarius Onesimus Moan Jong mendatangi kantor Inspektorat Kukar untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut secara resmi Senin (9/11/2026) kemarin.
Hilarius mengungkapkan, persoalan ini terjadi pada Juni 2025 lalu. Saat itu, oknum PNS diduga dari Disdamkar Kukar tersebut menawarkan kerja sama pengadaan barang kepada pihak kliennya.
"Iya benar, kasus ini terjadi sejak 2025 lalu, dan ada beberapa bukti yang sudah kami kantongi termasuk bukti transfer," ungkap Hilarius.
Penawaran awal dimulai dari proyek pengadaan chainsaw senilai Rp134 Juta dimana klien menyetorkan modal awal sebesar Rp40,1 Juta. Seiring berjalannya waktu, terlapor mengubah skema dengan alasan efisiensi anggaran dan mengalihkannya ke pos Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor dengan pagu senilai Rp294.660 Juta. Melalui dalih penambahan kebutuhan proyek itu, terlapor meminta suntikan dana tambahan yang dilakukan dalam empat tahap pencairan, hingga total dana yang diserahkan mencapai Rp165 Juta.
"Total dana yang diserahkan klien kami itu sebesar Rp165 juta. Tapi sampai hari ini proyek itu tidak terealisasikan dan dana klien kami tidak dikembalikan," kata Hilarius.
Upaya penyelesaian secara kekeluargaan sejauh ini telah ditempuh, mulai dari penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dengan batas pencairan Agustus 2025, pembuatan surat perjanjian utang-piutang pada Februari 2026 yang disertai jaminan Surat Keputusan (SK) kepegawaian terlapor, hingga melayangkan surat somasi resmi pada 25 Maret 2026. Namun, seluruh tenggat waktu tersebut terlewati tanpa ada kejelasan maupun iktikad pengembalian dana dari pihak terlapor.
"Klien kami sudah satu tahun menunggu tapi tidak ada kejelasan dan hasil," ujarnya.
Kini pihak pelapor memilih langkah pengaduan ke instansi pengawasan internal pemerintah. Ia berharap Inspektorat Kukar dapat segera memproses laporan ini untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin berat maupun penyalahgunaan wewenang.
"Sudah diterima aduan kami dengan pihak Inspektorat Kukar. Langkah kedepannya kami harap Inspektorat dapat memeriksa lebih dulu apabila terdapat pelanggaran disiplin HN atau penyimpangan administrasi. Dan jika ditemukan adanya pelanggaran unsur pidana, kami minta agar direkomendasikan kepada aparat penegak hukum," tegas Hilarius.
Sementara HN memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut. Ia menilai, permasalahan yang sebenarnya marupakan masalah utang-piutang pribadi, bukan proyek pengadaan instansi. Ia juga menyebutkan bahwa jaminan SK kepegawaian yang asli telah dipegang oleh pihak pelapor.
"Kalau itu kan kemarin pakai kayak jaminan. Terus itu juga pakai SK saya dijadikan jaminan. Kalau utang, itu utang-piutang. SK saya pun dijadikan jaminan yang kemarin asli mereka minta," ujar HN kepada Korankaltim, Selasa (10/11/2026).
HN mengklaim dirinya tidak berniat lari dari tanggung jawab dan selalu merespons komunikasi yang ada. Ia mengaku sempat berupaya menyelesaikan kewajiban tersebut, termasuk mencicil sebagian dana, namun menemui kendala terkait nominal pengembalian yang diminta oleh pihak pelapor.
"Saya tidak kabur. Dari kemarin juga sudah konfirmasi untuk mengembalikan dana yang ada, WA pun selalu direspon," tegas HN.
Editor: Aspian Nur
Hilarius mengungkapkan, persoalan ini terjadi pada Juni 2025 lalu. Saat itu, oknum PNS diduga dari Disdamkar Kukar tersebut menawarkan kerja sama pengadaan barang kepada pihak kliennya.
"Iya benar, kasus ini terjadi sejak 2025 lalu, dan ada beberapa bukti yang sudah kami kantongi termasuk bukti transfer," ungkap Hilarius.
Penawaran awal dimulai dari proyek pengadaan chainsaw senilai Rp134 Juta dimana klien menyetorkan modal awal sebesar Rp40,1 Juta. Seiring berjalannya waktu, terlapor mengubah skema dengan alasan efisiensi anggaran dan mengalihkannya ke pos Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor dengan pagu senilai Rp294.660 Juta. Melalui dalih penambahan kebutuhan proyek itu, terlapor meminta suntikan dana tambahan yang dilakukan dalam empat tahap pencairan, hingga total dana yang diserahkan mencapai Rp165 Juta.
"Total dana yang diserahkan klien kami itu sebesar Rp165 juta. Tapi sampai hari ini proyek itu tidak terealisasikan dan dana klien kami tidak dikembalikan," kata Hilarius.
Upaya penyelesaian secara kekeluargaan sejauh ini telah ditempuh, mulai dari penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dengan batas pencairan Agustus 2025, pembuatan surat perjanjian utang-piutang pada Februari 2026 yang disertai jaminan Surat Keputusan (SK) kepegawaian terlapor, hingga melayangkan surat somasi resmi pada 25 Maret 2026. Namun, seluruh tenggat waktu tersebut terlewati tanpa ada kejelasan maupun iktikad pengembalian dana dari pihak terlapor.
"Klien kami sudah satu tahun menunggu tapi tidak ada kejelasan dan hasil," ujarnya.
Kini pihak pelapor memilih langkah pengaduan ke instansi pengawasan internal pemerintah. Ia berharap Inspektorat Kukar dapat segera memproses laporan ini untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin berat maupun penyalahgunaan wewenang.
"Sudah diterima aduan kami dengan pihak Inspektorat Kukar. Langkah kedepannya kami harap Inspektorat dapat memeriksa lebih dulu apabila terdapat pelanggaran disiplin HN atau penyimpangan administrasi. Dan jika ditemukan adanya pelanggaran unsur pidana, kami minta agar direkomendasikan kepada aparat penegak hukum," tegas Hilarius.
Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Sementara HN memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut. Ia menilai, permasalahan yang sebenarnya marupakan masalah utang-piutang pribadi, bukan proyek pengadaan instansi. Ia juga menyebutkan bahwa jaminan SK kepegawaian yang asli telah dipegang oleh pihak pelapor.
"Kalau itu kan kemarin pakai kayak jaminan. Terus itu juga pakai SK saya dijadikan jaminan. Kalau utang, itu utang-piutang. SK saya pun dijadikan jaminan yang kemarin asli mereka minta," ujar HN kepada Korankaltim, Selasa (10/11/2026).
HN mengklaim dirinya tidak berniat lari dari tanggung jawab dan selalu merespons komunikasi yang ada. Ia mengaku sempat berupaya menyelesaikan kewajiban tersebut, termasuk mencicil sebagian dana, namun menemui kendala terkait nominal pengembalian yang diminta oleh pihak pelapor.
"Saya tidak kabur. Dari kemarin juga sudah konfirmasi untuk mengembalikan dana yang ada, WA pun selalu direspon," tegas HN.
Editor: Aspian Nur
69 km BaratLaut KEBARMANOKWARI-PAPUABRT
10 Nov 2026, 15:34:04 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Selasa, 10 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.20
Maghrib
18.03
Isya
19.14
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
