Penulis: */David Purba

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada Triwulan I 2024 mencapai 7,26 persen year-on-year (yoy), menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan Triwulan IV 2023 yang hanya tumbuh sebesar 0,16 persen yoy. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian yang masih menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I 2024. 

"Kenaikan ini juga terlihat pada tingkat inflasi yang mencapai 2,99 persen yoy pada Juni 2024, didorong oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, tembakau, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltim, M Syaibani melalui keterangan tertulis yang dikutip Korankaltim.com, Kamis (1/8/2024).

Di bidang perpajakan, penerimaan negara dari sektor ini mencapai Rp15,55 triliun atau 33,94 persen dari target. Namun, terdapat penurunan penerimaan perpajakan dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas global seperti batubara dan CPO, serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan yang lebih rendah. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari pajak internasional melalui kegiatan ekspor dan impor.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja yang positif, dengan realisasi mencapai Rp1,71 triliun atau 98,28 persen dari target, tumbuh 67,65 persen yoy. Pertumbuhan ini terutama disumbang oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Jasa Pelayanan Pendidikan.

Pada sisi belanja, realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan akhir Juni 2024 mencapai Rp12,80 triliun atau 24,50 persen dari pagu Rp52,25 triliun, dengan peningkatan signifikan pada belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Alokasi APBN untuk IKN mencapai Rp42,54 triliun, mendominasi 81,54 persen pagu belanja K/L, dan tersebar pada beberapa kementerian termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasi mencapai Rp15,89 triliun atau 40,75 persen dari pagu Rp39,00 triliun, dengan peningkatan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor SDA Minerba. Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 18,32 persen yoy.

Selain itu, realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga Juni 2024 mencapai Rp27,15 triliun atau 41,46 persen dari target, didominasi oleh Dana Transfer. Realisasi sementara Belanja APBD mencapai Rp32,68 triliun atau 46,56 persen dari pagu Rp70,19 triliun.

Syaibani mengungkapkan bahwa pembangunan IKN memberikan dampak besar pada kinerja keuangan di Kaltim, dengan anggaran yang mendominasi 81,54% pagu belanja K/L. Alokasi APBN IKN mencapai Rp42,54 triliun, dengan porsi terbesar berada pada Kementerian PUPR (99,35%), Kemenhub (0,43%), KLHK (0,19%), serta POLRI (0,04%).

"IKN yang baru akan memberikan dampak besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur," pungkasnya.