KORANKALTIM.COM, SAMARINDA -  Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda hanya melayani penjemputan penumpang dari 95 unit taksi yang tercatat bekerja sama sesuai tercantum dalam regulasi PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

 "Kami memiliki regulasi yang jelas mengenai transportasi di bandara, sesuai dengan PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara," kata Kepala Seksi Keamanan dan Penerbangan UPBU APT Pranoto, Murdoko, Jumat (24/5/2024).

 Dalam regulasi tersebut, layanan transportasi darat seperti taksi online dan ojek diperbolehkan masuk ke bandara namun tidak diperkenankan mengambil penumpang di dalamnya tanpa perjanjian bisnis dengan penyelenggara bandar udara.

 Saat ini, tercatat sekitar 95 unit kendaraan dari delapan perusahaan yang terdaftar dan bekerja sama dengan Bandara Samarinda, termasuk Koperasi Angkasa Jaya (KAI), Koperasi Dayak Mandiri (Kodamuri), dan lainnya.

 Menanggapi situasi konflik yang terjadi antara taksi pangkalan dengan penumpang taksi online di sekitar bandara pada 21 Mei 2024 lalu, pihak Bandara Samarinda menegaskan bahwa kejadian itu di luar dari areanya. "Untuk permasalahan dengan ojek di depan bandara bukan wewenang kami karena berada di luar area bandara, sehingga mediasi dilakukan dipimpin aparat penegak hukum," ujar Murdoko dilansir dari antara.com pada Sabtu (25/5/2024).

 Pihak Bandara Samarinda juga telah menghadiri mediasi antara seorang penumpang berinisial PI dan kendaraan penumpang pangkalan. Menurut Murdoko, kejadian sebenarnya di jalan poros Samarinda-Bontang, tidak terkait dengan bandara. "Konflik terkait driver online di sekitar bandara sudah dimediasi dengan damai," katanya lagi.

 Sebelumnya, perselisihan antara pengguna jasa penumpang online dengan penumpang bandara menjadi viral di media sosial. Kejadian ini memicu persoalan mengenai regulasi transportasi di area bandara.

 Pada Selasa (21/5/2024), video yang diunggah di akun Instagram Samarinda Respon Info menunjukkan PI, seorang penumpang, yang berkonflik dengan SR, seorang ojek pangkalan di sekitar bandara. SR menegur PI yang menggunakan driver online, dengan alasan bahwa layanan tersebut tidak diperbolehkan mengambil penumpang di area bandara, sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar Rp50 ribu.

 PI merasa keberatan dengan tarif tersebut, memutuskan untuk menyebarluaskan insiden tersebut ke media sosial. Kejadian berlanjut dengan munculnya video kedua yang menampilkan PI yang mengaku mendapat intimidasi dari pengemudi taksi pangkalan.

 Pada pukul 12.00 WITA, personel Polsek Sungai Pinang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sungai Pinang Ipda Bambang Suheri mengambil tindakan dengan mendampingi kedua belah pihak untuk melakukan klarifikasi.

 Keduanya kemudian membuat video testimoni klarifikasi serta permintaan maaf, mengakhiri perselisihan dengan damai. "Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih memahami dan menghormati regulasi yang ada," ujar Ipda Bambang Suheri. Ia menambahkan, kesepakatan damai ini menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik, setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan baik pula.

Editor: Maruly Z