Penulis: La Eko

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN- Asosiasi Pengusaha Billboard Balikpapan (APBB) meminta ada solusi terbaik terkait dengan rencana pelarangan pemasangan iklan di Kota Balikpapan. 

Sekretaris APBB Yono Suherman berharap terkait kebijakan tersebut agar kiranya kembali dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. "Sebenarnya terkait aturan ini  kami terima jika untuk kepentingan Balikpapan dan negera dan generasi yang akan dating, tetapi yang terpenting disosialisasikan dan dicarikn solusi terbaiknya," kata Yono kepada Korankaltim.com Kamis (23/5/2024).

Sampai sejauh ini diungkapkannya APBB belum menerima adanya rician aturan secara tertulis mengenai aturan larangan pemasangan iklan rokok tersebut, baik itu mencakup wilayah pemasangan advertising rokok dimana-mana saja yang boleh dan tidak.

Namun sebelumnya mereka pernah melakukan pertemuan bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan dan mendapat imbauan terkait pelarangan pemasangannya iklan rokok di jalan protocol sambil menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan melarang pemasangan iklan di seluruh kota Balikpapan. "Nah saya belum baca Perwalinya ada atau belum," jelasnya.

Yang jadi permasalahan saat ini yaitu banyaknya pemain advertising diluar kontrol tim APBB padahal APBB sudah pernah bekerjasama dengan Pemkot Balikpapan dan semestinya izin-izin tersebut berkoordinasi dengan APBB karena mereka yang menaungi pengusaha lokal jangan sampai dijajah oleh advertising dari luar.

Pada kenyataannya banyak iklan rokok dari luar sehingga seharusnya pemain advertising lokal ini tertib seperti di jalan protokol tidak boleh memasang iklan rokok yang mana mereka dari luar Balikpapan bisa memasang.

"Permasalahannya disitu. Kami APBB ini pada prinsipnya menaungi pengusaha lokal. Kadang-kadang ini yang menjadi permasalahan karena ada yang di perbolehkan dan tidak," tegas Yono.

Diharapkan ada solusi terbaik mengenai hal ini. Pasalnya adanya kebajikan ini tentunya juga akan ada  imbasnya pada pengusaha lokal. Dan apabila ini diberlakukan dan pasti terdapat pekerja lokal yang menganggur. "Dan tentunya juga akan berimbas ke PAD (Pendapatan Asli Daerah)  Balikpapan," tutup Yono.

Editor: Aspian Nur