“Untuk yang baru (pedagang, red) ini kita pemerintah pak Bupati kan ada program menumbuhkembangkan wirausaha baru, jadi tapi kaitannya lagi adalah tentang data basic yang kita dapat kemudian untuk melihat interest UKM ini terhadap pemindahan CFD itu, ternyata membludak,” kata Thaufiq kemarin.
Ia mengungkapkan setelah melihat lokasi yang ada ternyata harus dikaji dengan berbagai pertimbangan, yaitu untuk ruas Jalan Mayjend Sutoyo khusus kuliner, Tepian Pandan untuk non kuliner. Diatur demikian agar supaya tidak ada sampah yang dibuang ke sungai Tenggarong. “Pada malam Sabtu itu memang kita berdiskusi tentang mau tidak mau lokasi ditambah lagi untuk menampung pedagang itu tadi,” ungkapnya.
CFD bukan event kuliner, tapi dampak CFD itulah menjadi kawasan bebas kendaraan bermotor, kemudian masyarakat sehat, udara bersih tapi juga ekonomi sehat juga. Kalau di daerah lain lanjut Thaufiq, pada kegiatan CFD justru ada kegiatan ekraf seperti pertunjukan seni dan lainnya. Untuk di Kukar di tahap awal ini dengan adanya berbagai pertimbangan tadi mau tidak mau harus dibuka untuk melihat bagaimana terus penataan. “Kalau sudah terlihat seperti ini kedepannya pemerintah bisa menetapkan dan mengambil kebijakan lain terhadap kegiatan ini,” terangnya.
Dari pendataan yang dilakukan Diskop UKM berdasarkan dari link yang sudah disebar luaskan ke media social dan whatsApp terdata sebanyak 388 pelaku UMKM. Ditambah dengan pedagang yang baru maka jumlah total pedagang yang berjualan di lokasi CFD sebanyak 400-an lebih. Jadi Diskop UKM menyesuaikan dengan lokasi yang ada. “Sehingga belum kami iyakan karena yang mendaftar di link itu ada yang KTP bukan Kukar, ada yang wirausaha baru kita akomodir disitu, kalau yang baru kami lihat lagi sesuaikan fakta di lapangan, jangan-jangan mereka daftar saja tetapi tidak pergi ke kawasan CFD, harus KTP Kukar ada juga KTP lain tapi sudah pelaku disitu itu juga akan kita tertibkan lagi kenapa tidak beralih KTP nya. Hasil dari kegiatan ini (CFD pertama ini, red) kami akan evaluasi lagi untung menghitung,” terangnya.
Pada konsep awal di kawasan depan Kedaton memang tidak menjadi lokasi berjualan, namun hal ini menjadi alternatif bagi pedagang yang tidak terakomodir. Depan kedaton itu ketika dia ingin berjualan namun tidak masuk data dan tidak bisa buka link maka ditampung disitu. Thaufiq membeberkan, depan Kedaton adalah lapak cadangan bagi pedagang lama namun tidak masuk ke link pendataan. “Ada beisi hape tapi tidak bisa dan kita beri waktu untuk datang ke kantor Diskop UKM namun tidak juga datang, jadi hasil kami rapat di lapangan kita akomodir karena dia niat berjualan tapi tidak tahu, jangan sampai juga kawasan itu sudah dilarang karena untuk kegiatan CFD justru tidak termanfaatkan,” bebernya.
Kalau yang depan Kedaton kita pindah di depan Masjid Agung SAMS maka terganggu arus lalu lintas dari Jembatan Besi, sementara salah satu usulan kenapa pemindahan lokasi CFD inikan supaya semakin kecil potensi lalu lintas itu terganggu. “CFD menjadi lahan potensi untuk pelaku UMKM namun harus tertata rapi, tetap mengakomodir. Ya mungkin memang di kegiatan pertama ini antusias masyarakat membludak di lokasi perpindahan pertama kali ini,” tegas Thaufiq. (*)
