Adapun Rp5,4 miliar sisanya diperuntukkan untuk penyertaan modal ke Perumda Tirta Mahakam yang diharapkan untuk percepatan pembangunan pelaksanaan sarana air bersih ke desa-desa yang belum menikmati layanan air dari Perumda.
"Sebenarnya kalau boleh dibilang bukan penyertaan modal. Jadi pusat itu karena Kukar itu layanan air bersihnya itu belum memenuhi prosentase standar nasional 80 persen layanan ke masyarakat. Pusat kemudian ngedrop dana langsung ke PDAM. Namun catatannya dana ini harus ditalangi dulu oleh Pemkab Kukar, dibayari dulu oleh Pemkab dan nanti dibangun oleh PDAM," jelasnya.
"Setelah dibangun PDAM nanti diaudit BPKP dan setelah itu ternyata realisasi pembayarannya totalnya Rp5,4 miliar dan realisasi pembangunan dengan nilai itu kemudian menjadi laporan BPKB ke Kementerian Keuangan, dan nanti diakhir tahun dana didrop sebesar yang sudah direalisasikan," tambah Sukoco.
Ia menegaskan, cara ini merupakan trik jitu yang dilakukan Pemkab Kukar untuk percepatan layanan air bersih. Kenapa dipilih dengan sistem penyertaan modal untuk kucuran dananya, karena teknis yang ditempuh dengan cara ini cukup sederhana.
"Akhirnya kita mikir dipakai apa ya, masa untuk belanja kan gak mungkin, akhirnya trik kita dibuat dengan penyertaan modal, kalau penyertaan modal kan sederhana langsung masuk ke PDAM dan dipakai untuk dibangun oleh PDAM, setelah selesai mereka laporan ke BPKP dan turun mengaudit, mereka OK dan laporan ke Kementerian Keuangan dan kementerian langsung drop dananya. Jadi Rp5,4 itu kita tidak rugi karena masuk di pendapatan dan keluarnya di penyertaan modal," demikian Sukoco.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
Adapun Rp5,4 miliar sisanya diperuntukkan untuk penyertaan modal ke Perumda Tirta Mahakam yang diharapkan untuk percepatan pembangunan pelaksanaan sarana air bersih ke desa-desa yang belum menikmati layanan air dari Perumda.
"Sebenarnya kalau boleh dibilang bukan penyertaan modal. Jadi pusat itu karena Kukar itu layanan air bersihnya itu belum memenuhi prosentase standar nasional 80 persen layanan ke masyarakat. Pusat kemudian ngedrop dana langsung ke PDAM. Namun catatannya dana ini harus ditalangi dulu oleh Pemkab Kukar, dibayari dulu oleh Pemkab dan nanti dibangun oleh PDAM," jelasnya.
"Setelah dibangun PDAM nanti diaudit BPKP dan setelah itu ternyata realisasi pembayarannya totalnya Rp5,4 miliar dan realisasi pembangunan dengan nilai itu kemudian menjadi laporan BPKB ke Kementerian Keuangan, dan nanti diakhir tahun dana didrop sebesar yang sudah direalisasikan," tambah Sukoco.
Ia menegaskan, cara ini merupakan trik jitu yang dilakukan Pemkab Kukar untuk percepatan layanan air bersih. Kenapa dipilih dengan sistem penyertaan modal untuk kucuran dananya, karena teknis yang ditempuh dengan cara ini cukup sederhana.
"Akhirnya kita mikir dipakai apa ya, masa untuk belanja kan gak mungkin, akhirnya trik kita dibuat dengan penyertaan modal, kalau penyertaan modal kan sederhana langsung masuk ke PDAM dan dipakai untuk dibangun oleh PDAM, setelah selesai mereka laporan ke BPKP dan turun mengaudit, mereka OK dan laporan ke Kementerian Keuangan dan kementerian langsung drop dananya. Jadi Rp5,4 itu kita tidak rugi karena masuk di pendapatan dan keluarnya di penyertaan modal," demikian Sukoco.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
