Penulis: Dinda Ayu Dwi Meylani
KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Disdukcapil PPU) mencatat ada lima anak yang tidak diketahui asal-usul orangtuanya.
2 menit baca3 kali dibaca

Penulis: Dinda Ayu Dwi Meylani
KORANKALTIM.COM, PENAJAM – Sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Disdukcapil PPU) mencatat ada lima anak yang tidak diketahui asal-usul orangtuanya.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU Dony Ariswanto membeberkan, sejak Oktober 2026, ada lima anak yang dilaporkan dan membutuhkan penanganan terkait kejelasan administrasi kependudukan.
"Baru lima anak yang sudah menghadap ke saya. Usianya dibawah tujuh tahun. Mereka membutuhkan kepastian legalitas untuk mendapatkan pelayanan dasar, baik pendidikan maupun kesehatan," ujar Dony Rabu (11/11/2026).
Beberapa waktu lalu, Disdukcapil PPU melakukan penyerahan dokumen dua anak terlantar dan saat ini berada dalam pengasuhan Pondok Pesantren Al Ikhlas di Kelurahan Nenang.
"Anak-anak ini membutuhkan wali untuk mengurus berbagai keperluan, termasuk pendidikan dan pelayanan publik lainnya," jelasnya.
Perwalian ini berbeda dengan proses pengangkatan atau pengesahan anak. Dalam perwalian, orang tua asuh atau pihak yang ditunjuk hanya mendapatkan kewenangan untuk mewakili kepentingan anak secara hukum, tanpa mengubah status asal-usul maupun dokumen kependudukannya.
"Jadi, dokumen kependudukannya tetap tanpa nama ayah dan ibu," ungkap Dony
Selanjutnya, proses perwalian akan dilakukan pendampingan kejaksaan hingga mendapatkan penetapan pengadilan. Untuk anak yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk lainnya melalui Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya.
"Kalau datanya sudah ditemukan, biasanya kami cek dan verifikasi. Paling lama sekitar satu minggu," ucap Dony lagi.
Namun proses penelusuran terkadang menghadapi kendala. Salah satunya ketika ditemukan dokumen identitas yang diduga telah dimanipulasi. Dalam salah satu kasus, pihaknya menemukan KTP yang telah diedit, termasuk perubahan nomor induk kependudukan dan tanggal lahir.
Dari lima anak yang tercatat saat ini, dua di antaranya telah mendapatkan penyelesaian dokumen dan proses perwalian. Sementara tiga anak lainnya masih dalam tahap verifikasi setelah laporan diterima dari Dinas Sosial.
Sebagian anak tersebut bukan berasal dari PPU. Ada yang berasal dari Samarinda maupun Balikpapan dan kemudian ditinggalkan setelah dilahirkan atau diserahkan kepada orang lain, termasuk melalui bidan.
"Kami mengimbau masyarakat yang mengasuh anak dengan asal-usul yang belum jelas agar segera melapor ke Dinas Sosial. Nanti akan kami bantu proses administrasi kependudukannya," imbaunya.
Perlu diketahui, dalam perwalian, status hubungan keluarga tetap tercatat sebagai anggota keluarga lainnya, sedangkan wali memiliki kewenangan mewakili kepentingan anak hingga batas usia yang ditetapkan pengadilan.
"Jangan sampai anak orang lain langsung diakui sebagai anak tanpa melalui prosedur yang benar. Perwalian dan pengangkatan anak itu berbeda. Masing-masing memiliki hak dan konsekuensi hukum yang harus dipahami," pungkasnya.
Editor: Aspian Nur
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU Dony Ariswanto membeberkan, sejak Oktober 2026, ada lima anak yang dilaporkan dan membutuhkan penanganan terkait kejelasan administrasi kependudukan.
"Baru lima anak yang sudah menghadap ke saya. Usianya dibawah tujuh tahun. Mereka membutuhkan kepastian legalitas untuk mendapatkan pelayanan dasar, baik pendidikan maupun kesehatan," ujar Dony Rabu (11/11/2026).
Beberapa waktu lalu, Disdukcapil PPU melakukan penyerahan dokumen dua anak terlantar dan saat ini berada dalam pengasuhan Pondok Pesantren Al Ikhlas di Kelurahan Nenang.
"Anak-anak ini membutuhkan wali untuk mengurus berbagai keperluan, termasuk pendidikan dan pelayanan publik lainnya," jelasnya.

Perwalian ini berbeda dengan proses pengangkatan atau pengesahan anak. Dalam perwalian, orang tua asuh atau pihak yang ditunjuk hanya mendapatkan kewenangan untuk mewakili kepentingan anak secara hukum, tanpa mengubah status asal-usul maupun dokumen kependudukannya.
"Jadi, dokumen kependudukannya tetap tanpa nama ayah dan ibu," ungkap Dony
Selanjutnya, proses perwalian akan dilakukan pendampingan kejaksaan hingga mendapatkan penetapan pengadilan. Untuk anak yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk lainnya melalui Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya.
"Kalau datanya sudah ditemukan, biasanya kami cek dan verifikasi. Paling lama sekitar satu minggu," ucap Dony lagi.
Namun proses penelusuran terkadang menghadapi kendala. Salah satunya ketika ditemukan dokumen identitas yang diduga telah dimanipulasi. Dalam salah satu kasus, pihaknya menemukan KTP yang telah diedit, termasuk perubahan nomor induk kependudukan dan tanggal lahir.
Dari lima anak yang tercatat saat ini, dua di antaranya telah mendapatkan penyelesaian dokumen dan proses perwalian. Sementara tiga anak lainnya masih dalam tahap verifikasi setelah laporan diterima dari Dinas Sosial.
Sebagian anak tersebut bukan berasal dari PPU. Ada yang berasal dari Samarinda maupun Balikpapan dan kemudian ditinggalkan setelah dilahirkan atau diserahkan kepada orang lain, termasuk melalui bidan.
"Kami mengimbau masyarakat yang mengasuh anak dengan asal-usul yang belum jelas agar segera melapor ke Dinas Sosial. Nanti akan kami bantu proses administrasi kependudukannya," imbaunya.
Perlu diketahui, dalam perwalian, status hubungan keluarga tetap tercatat sebagai anggota keluarga lainnya, sedangkan wali memiliki kewenangan mewakili kepentingan anak hingga batas usia yang ditetapkan pengadilan.






"Jangan sampai anak orang lain langsung diakui sebagai anak tanpa melalui prosedur yang benar. Perwalian dan pengangkatan anak itu berbeda. Masing-masing memiliki hak dan konsekuensi hukum yang harus dipahami," pungkasnya.
Editor: Aspian Nur
Pusat gempa berada di darat 23 km timur laut Kab. Gayo Lues
11 Nov 2026, 06:05:21 WIB • Kedalaman 5 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG