Dua persoalan tersebut dinilai tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Anggota Permata, Bahar turut menyoroti pengawasan aparat kepolisian di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menurutnya mulai berkurang. Padahal, kehadiran petugas dinilai penting untuk mencegah kembali maraknya praktik pelansiran solar bersubsidi.
“Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui patroli sesekali saja. Harus ada yang stanby,” ungkapnya, Rabu (11/11/2026).
Personel kepolisian diharapkan dapat berada di lokasi hingga SPBU berhenti beroperasi sehingga praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa dicegah.
“Kalau memang dilakukan penertiban, kami berharap anggota bisa berjaga sampai SPBU tutup,” kata dia.
Menyikapi persoalan tersebut, Kapolres Kutim AKBP Aryansyah menegaskan, setiap keluhan yang disampaikan masyarakat harus ditindaklanjuti bukan sekadar menjadi catatan dalam kegiatan dialog.
Ia meminta jajarannya memastikan setiap persoalan memiliki langkah penyelesaian yang jelas sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran kepolisian.
“Semua masukan ini harus dicatat dan diwujudkan dalam tindakan. Jangan sampai hanya didengar saat pertemuan, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut,” tegasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran Polres Kutim menghadapi peningkatan beban tugas, terutama pengamanan berbagai kegiatan unjuk rasa. Situasi tersebut berdampak pada keterbatasan personel yang dapat ditempatkan di lapangan.
Kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut atas keluhan mengenai pelansiran solar, Aryansyah secara khusus meminta Kapolsek Sangatta Utara menempatkan satu personel untuk melekat dan melakukan pengawasan di SPBU.
“Ini langkah awal sebagai tindak lanjut terhadap persoalan ketertiban, pengawasan BBM bersubsidi dan keselamatan pengguna jalan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Dua persoalan tersebut dinilai tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Anggota Permata, Bahar turut menyoroti pengawasan aparat kepolisian di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menurutnya mulai berkurang. Padahal, kehadiran petugas dinilai penting untuk mencegah kembali maraknya praktik pelansiran solar bersubsidi.
“Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui patroli sesekali saja. Harus ada yang stanby,” ungkapnya, Rabu (11/11/2026).
Personel kepolisian diharapkan dapat berada di lokasi hingga SPBU berhenti beroperasi sehingga praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa dicegah.
“Kalau memang dilakukan penertiban, kami berharap anggota bisa berjaga sampai SPBU tutup,” kata dia.
Menyikapi persoalan tersebut, Kapolres Kutim AKBP Aryansyah menegaskan, setiap keluhan yang disampaikan masyarakat harus ditindaklanjuti bukan sekadar menjadi catatan dalam kegiatan dialog.
Ia meminta jajarannya memastikan setiap persoalan memiliki langkah penyelesaian yang jelas sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran kepolisian.
“Semua masukan ini harus dicatat dan diwujudkan dalam tindakan. Jangan sampai hanya didengar saat pertemuan, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut,” tegasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran Polres Kutim menghadapi peningkatan beban tugas, terutama pengamanan berbagai kegiatan unjuk rasa. Situasi tersebut berdampak pada keterbatasan personel yang dapat ditempatkan di lapangan.
Kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut atas keluhan mengenai pelansiran solar, Aryansyah secara khusus meminta Kapolsek Sangatta Utara menempatkan satu personel untuk melekat dan melakukan pengawasan di SPBU.
“Ini langkah awal sebagai tindak lanjut terhadap persoalan ketertiban, pengawasan BBM bersubsidi dan keselamatan pengguna jalan,” pungkasnya.