JAKARTA - Mabes Polri bakal memeriksa Kapolres dan Wakapolres Halmahera Selatan berkaitan dengan aksi protes yang dilakukan anak buahnya soal honor pengamanan Pemilu 2019.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan saat ini Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tengah menyelidiki insiden tersebut.

“Dari seluruh instrumen yang ada di polres pasti akan dilakukan pemeriksaan ya mulai dari pejabat Kapolres, Wakapolres, Kabag Ops (Kepala Bagian Operasi) dan semuanya ada dilakukan pemeriksaan,” kata Asep di Mabes Polri, Senin (29/4).

Asep menuturkan pemeriksaan itu guna melakukan konfirmasi tentang aksi protes tersebut. Termasuk, untuk mencari tahu penyebab munculnya aksi protes itu.

Mabes Polri menurut Asep perlu tahu kejadian sebenarnya apakah memang terkait honor yang bermasalah atau hanya komunikasi yang kurang baik.

Terkait dengan pemberian honor anggota, Asep menyampaikan sudah sudah ada ketentuannya. Namun, sambungnya, memang ada situasi atau dinamika di lapangan yang membuat proses tersebut tidak berjalan sesuai dengan prediksi awal.

“Artinya situasi yang sangat dinamis, teman-teman tahu proses itu berjalan ada yang di luar dari prediksi, soal pemotongan honor itu masih selidiki,” tutur Asep.

Di sisi lain, terkait dengan transparansi anggaran atau pemberian honor, dikatakan Asep, seharusnya memang disampaikan secara transparan kepada seluruh personel. Pasalnya, honor tersebut merupakan hak dari para personel.

Karenanya Mabes Polri mengimbau jika ada perubahan atau dinamika yang terjadi di lapangan, semestinya memang disampaikan kepada seluruh personel.

“Secara keseluruhan hak kepada personel itu harus disampaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa Mabes Polri juga akan mengusut siapa pihak yang merekam dan menyebarkan aksi protes yang terjadi di halaman Mapolres Halmahera Selatan itu. Pasalnya, video aksi protes itu telah tersebar di media sosial.

Sebelumnya, ratusan personel polisi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menggelar aksi protes di halaman polres, Senin (29/4).

Mereka mempertanyakan anggaran pengamanan Pemilu 2019 yang dinilai terlalu kecil. Pasalnya, rata-rata tahapan pemilu berlangsung molor dari jadwal semula sementara para personel tidak mendapat honor tambahan.

Dalam aksi protes tersebut, anggota polisi sempat membakar ban. Mereka juga memprotes ucapan salah satu pejabat Polres yang mengancam akan memutasi anggota yang mempertanyakan honor pengamanan. Bahkan, mereka menyegel ruangan Kepala Bagian Operasional Polres Halsel.

Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Suroto mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi persoalan anggaran pengamanan pemilu. 

Dia menuturkan, sesuai jadwal, para anggota ditugaskan mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara selama 3 hari, serta pleno selama 5 hari. Selama pengamanan tersebut anggota diberi honor Rp171 ribu per hari. 

“Itu terdiri atas uang saku Rp 53 ribu, uang makan Rp 97 ribu, jasa angkut Rp 12 ribu, bekal kesehatan Rp 9 ribu,” kata Suroto.

Namun masalah mulai muncul ketika tahapan pemilu berlangsung molor. Akibatnya, masa pengamanan bertambah panjang. Di sisi lain, honor pengamanan anggota tak ditambah. 

“Padahal anggota berangkat sekaligus mengawal kotak suara sejak tanggal 14 (April). Tapi ternyata di TPS molor, PPK molor, bahkan yang di PPK sampai sekarang pleno masih berlangsung. Nah permasalahannya di situ,” kata Suroto. (cnn)