JAKARTA - Politik berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi salah satu hal yang paling diwaspadai menjelang tahun politik.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti memprediksi politik SARA tak akan berhenti pada Pilkada 2018. Menurut Ray, bahkan bisa terus berlanjut hingga Pemilu 2019.

Menurut Ray, efek politik SARA bisa melebihi bahaya politik uang.

“Pengalaman kita di Pilkada DKI Jakarta, memperlihatkan bahayanyaisu SARA bahkan melebihi bahaya politik uang. Politik uang berbahaya tapi efeknya tidak panjang,” kata Ray dalam sebuah acara diskusi di bilangan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12).

Ia menambahkan, isu SARA berpotensi kembali dimanfaatkan pada beberapa daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018. Daerah rawan itu seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Menurut Ray, politik SARA perlu diantisipasi karena seolah ada suasana yang melegalisasi praktik politik tersebut.

“Bahwa SARA dianggap tidak bermasalah karena perspektif dianya, bukan persepektif demokrasinya. Karena dianggap mengamalkan kepercayaan agama tertentu,” tutur Ray.

Di samping itu, belum ada definisi yang ketat soal politik SARA. Hal itu membuat penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak responsif dengan isu SARA, khususnya isu agama.

Dalam Undang-Undang Pemilu, misalnya, telah jelas dilarang melakukan penghinaan terhadap etnis, agama, dan lainnya. “Tapi yang disebut ‘penghinaan’ ini apa, sehingga ada pijakan bahwa jika ada mengatakan ini, maka SARA,” kata dia.

Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto. Menurut Arif, pengalaman Pilkada DKI Jakarta menjadi contohnya.

“Jakarta telah menjadi semacam laboratoriun untuk mempraktikkan penyalahgunaan penggunaan identitas yang efeknya akumulasi kekuasaan pada level elite, tapi pada masyarakat terjadi pembelahan sosial,” ujar Arif.

Arief menyebutkan setidaknya ada empat hal yang menyebabkan politik identitas mudah subur di suatu daerah. Mulai dari adanya kesenjangan ekonomi, buruknya kelembagaan politik, adanya polarisasi politik, dan rendahnya literasi.

Dalam hal rendahnya literasi, hal itu mencakup literasi politik dan literasi komunikasi.

“Tanpa literasi komunikasi, orang gagal membandigkan opini dan fakta. Antara pemberitaan dan penyebarluasan kabar bohong lewat konstruksi seolah itu adalah berita,” tuturnya. (kcm)