SENDAWAR – Peringatan bagi sekolah tidak boleh membebani wali murid dengan pungutan di sekolah, masih dilanggar. Di Kutai Barat (Kubar), sejumlah sekolah negeri diketahui masih memungut siswanya. Tidak secara langsung pungutan ditujukan oleh sekolah melainkan melalui komite sekolah. Pungutan yang dibebankan kepada siswa berupa pembelian seragam sekolah saat masuk tahun ajaran baru.

Padahal, tim Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sudah mengkategorikan 58 jenis pungutan yang dilarang, salah satunya pungutan uang seragam sekolah.

Salah satu sekolah yang menjalankan pungutan pembelian seragam sekolah, SMAN 1 Sendawar, di Melak, Kecamatan Melak. Sekolah itu, tahun ini menerima 245 siswa dari 286 pendaftar. “Komite sekolah sudah sepakat dengan para wali murid tentang pembahasan uang sekolah untuk seragam. Sudah ada berita acara ditandatangani dengan para wali murid,” jelas Ketua Komite sekolah itu, Didik Effendi yang juga mantan Wakil Bupati Kubar, kepada Koran Kaltim, Jumat (7/7).

Didik Effendi menambahkan, sebagai Ketua Komite mengerti dan mengetahui item dalam kategori yang sudah dirilis Tim Saber Pungli. Tapi untuk memuluskan proses belajar mengajar itu harus doijalankan sekolah. Apalagi, proposal usulan sekolah ke Pemprov Kaltim belum ada realisasi. Mau tak mau dilakukan kesepakatan.

“Sebelumnya sudah ditanyakan kepada seluruh orang tua/wali murid. Tidak ada yang keberatan. Sehingga dibuat berita acara dan ditandatangai bersama. Ini demi keberhasilan siswa dalam mengejar pendidikan,” tegas dia.

Sebelumnya, Kepala SMAN 1 Sendawar, Agus Johansyah mengatakan pihaknya saat ini masih memiliki banyak kekurangan seperti bangku, kursi serta ruang laboratorium komputer dan biologi. “Kami sudah mengajukan proposal ke provinsi, tapi belum ada realisasi. Kami berupaya agar tercapai pendidikan yang baik, dan jika praktek tidak harus bergantian,” ungkapnya dalam rapat bersama komite sekolah dan para orang tua/wali siswa di aula SMAN 1 Sendawar, Kamis (6/7) lalu.

Dia mengatakan untuk mengatasi kekurangan tersebut, bersama komite sekolah dan wali murid membahas uang keperluan sekolah meliputi seragam sekolah, agar tidak terjerat aturan Saber Pungli.

Di lain pihak, Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Kaltim mengatakan pungutan di sekolah itu jelas termasuk kategori pungli. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 87/2016, Presiden RI membentuk Satgas Saber Pungli. Maka Satgas ini berlaku untuk semua instansi termasuk pendidikan.

“Didalamnya ada 58 pembiayaan yang dikategorikan pungutan liar disekolah. Diantaranya uang masuk sekolah dan pembangunan, serta uang seragam, termuat pada butir 22 perpres itu,” jelas Wakil Ketua Tim Investigasi DPD LPK Kaltim, Bambang S sore kemarin di Sendawar.

Ketua Tim Saber Pungli Kutai Barat, Kompol Slamet Ramelan yang juga Wakil Kapolres Kubar, dihubungi sore kemarin menjawab singkat. Dia berharap siapapun yang mengetahui terjadi indikasi pungli, segera malaporkannya kepada Tim Saber Pungli. “Iya, silahkan masyarakat langsung melaporkan ke Sekretariat Saber Pungli Kubar. Itu agar lebih jelas,” kata Slamet Ramelan. (imr)