TENGGARONG – Fraksi Golkar DPRD Kutai Kartanegara menanggapi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 yang disampaikan oleh Pemkab Kukar pada Rapat Paripurna 3 Masa Sidang I, Senin (14/9) lalu.

Ketua Fraksi Golkar Abdul Rasid mengatakan ada tiga hal penting yang utama diperhatikan agar kemajuan Kukar di masa sekarang dan yang akan datang bisa terus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yakni, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan belanja daerah.

Rasid menjelaskan, Fraksi Golkar mendorong agar kebijakan anggaran pemerintah daerah dapat berorientasi terhadap upaya pembangunan ekonomi yang secara kualitatif, dapat menciptakan perubahan struktur ekonomi di masyarakat menjadi lebih baik. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, secara otomatis akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hal tersebut dapat kita upayakan melalui upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, serta adanya jaminan atas keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh masyarakat,” kata Rasid.

Kemudian persentasi pendapatan daerah dari dana perimbangan yang mencapai 75 persen, merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri. Namun kondisi ini juga harus menjadi antisipasi bagi Kukar, mengingat pendapatan daerah yang bergantung dari dana perimbangan tidak akan berlangsung secara terus menerus dalam jumlah yang besar, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menopang sumber-sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan investasi maupun penyertaan modal dan saham yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan beberapa BUMD yang ada. “Sehingga target yang diharapkan dari hasil kerjasama tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diprediksikan,” paparnya.

Selanjutnya, Fraksi Golkar mengapresiasi kebijakan anggaran belanja yang diambil oleh pemkab sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi keuangan yang sedang dihadapi oleh daerah. “Kita berharap, alokasi anggaran yang diberikan dapat dioptimalkan untuk kepentingan pelaksanaan program prioritas pembangunan dan pemerintahan, yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Rasid. (adv/hei)