ARAB SAUDI - Pemerintah Arab Saudi mengklaim telah menyita lebih dari $100 miliar atau lebih dari Rp1.000 triliun dalam bentuk kesepakatan finansial dengan pengusaha dan pejabat yang ditahan dalam operasi pemberantasan Korupsi.

Pernyataan Jaksa Agung Sheikh Saud Al Mojeb yang dikutip Reuters pada Selasa (30/1) itu merepresentasikan kemenangan politik Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang meluncurkan operasi itu pada November lalu dan memprediksi akan mencapai kesepakatan senilai $100 miliar.

Puluhan pejabat tinggi dan pengusaha ditahan dalam operasi tersebut. Kebanyakan dari mereka dikurung dan diinterogasi di Hotel Ritz-Carlton, Riyadh.

Miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal, pemilik investor global Kingdom Holding, dan Waleed al-Ibrahim, yang mengendalikan perusahaan penyiaran berpengaruh di kawasan, MBC, dibebaskan pada akhir pekan lalu.

“Perkiraaan nilai kesepakatan saat ini melebihi 400 miliar riyal ($106 miliar, Rp1.400 triliun), terepresentasi dalam berbagai jenis aset, termasuk properti, entitas komersial, sekuritas, tunai dan aset,” kata Mojeb.

Jumlah besar itu, jika berhasil dipulihkan, akan jadi dorongan finansial besar bagi pemerintahan yang belakangan terkungkung oleh harga minyak rendah. Defisit anggaran pemerintah tahun ini diproyeksikan mencapai 195 miliar riyal.

Secara keseluruhan, penyidik telah memanggil 381 orang, sebagian di antaranya bersaksi atau memberikan bukti, kata Mojeb. Dia juga mengatakan 56 orang belum mencapai kesepakatan dan masih ditahan. Angka itu lebih rendah daripada pekan lalu yang mencapai 95 orang.

Pemerintah secara umum menolak mengungkap detail dugaan yang menjerat para tahanan, maupun kesepakatan yang dicapai. Dengan demikian, sulit untuk memastikan seberapa banyak korupsi yang diselesaikan atau apakah angka $100 miliar itu realistis. (cnn)