Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Peralihan menuju transportasi massal di Kota Samarinda berpotensi mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi.
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Peralihan menuju transportasi massal di Kota Samarinda berpotensi mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi.
Guna mendorong warga beralih ke angkutan umum, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mulai mempertimbangkan penataan parkir di badan jalan hingga penerapan sistem ganjil genap sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas itu menyasar ruas-ruas yang bakal dilintasi moda publik.
Sejumlah titik yang diusulkan untuk penataan tersebut meliputi Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Hidayatullah, Jalan Panglima Batur, dan Jalan Mulawarman.
“Kalau itu semua jalur yang dilewati angkutan umum, kami akan merekomendasikan ganjil genap, atau kawasan tersebut badan jalannya tidak boleh ada sama sekali dijadikan tempat parkir,” kata Manalu, Minggu (22/11/2026).
Disebutnya, persoalan kemacetan di Samarinda tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas jalan. Keberadaan angkutan massal justru dirancang sebagai solusi untuk mengurangi volume kendaraan pribadi yang memadati ruang jalan.
Berkurangnya pemanfaatan bahu jalan untuk parkir diyakini bakal memicu efek berantai yang positif bagi kelancaran arus kendaraan di pusat kota. Karena itu, ia menepis anggapan kehadiran armada bus otomatis memperparah kemacetan.
“Ketika parkir berkurang di badan jalan, jukir liar juga akan hilang sendirinya, kemudian hambatan lalu lintas juga akan berkurang sendirinya,” jelasnya.
Dari sisi operasional, Dishub Samarinda telah menyusun rencana induk atau master plan transportasi umum berbasis massal yang mencakup tujuh koridor utama beserta jaringan pengumpan (feeder).
Penentuan koridor yang beroperasi lebih awal masih menunggu hasil kajian konsultan serta pembahasan bersama pemerintah pusat.
Manalu menyebut koridor 2A dan 2B arah Palaran sebagai jalur dengan minat tertinggi dalam kajian rencana induk.
Dalam gambaran lintasannya, perjalanan dapat dimulai dari kawasan Teras Samarinda 2 melewati Jalan Gajah Mada, Jalan RE Martadinata, Jalan Slamet Riyadi, dan Jembatan Mahakam IV.
Armada kemudian direncanakan memutar melalui Jembatan Mahkota II, kembali ke kawasan Jalan Gajah Mada, melintasi Jembatan Sungai Dama, hingga menuju Sambutan.
Program transportasi massal ini diproyeksikan memperoleh pembiayaan APBN pada 2027 hingga 2029 sebelum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai 2030. Saat ini, rancangan nota kesepahaman (MoU) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah diterima Pemkot Samarinda dan tengah dibahas.
“Drafnya sudah disampaikan ke pemkot,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Guna mendorong warga beralih ke angkutan umum, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mulai mempertimbangkan penataan parkir di badan jalan hingga penerapan sistem ganjil genap sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas itu menyasar ruas-ruas yang bakal dilintasi moda publik.
Sejumlah titik yang diusulkan untuk penataan tersebut meliputi Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Hidayatullah, Jalan Panglima Batur, dan Jalan Mulawarman.
“Kalau itu semua jalur yang dilewati angkutan umum, kami akan merekomendasikan ganjil genap, atau kawasan tersebut badan jalannya tidak boleh ada sama sekali dijadikan tempat parkir,” kata Manalu, Minggu (22/11/2026).

Disebutnya, persoalan kemacetan di Samarinda tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas jalan. Keberadaan angkutan massal justru dirancang sebagai solusi untuk mengurangi volume kendaraan pribadi yang memadati ruang jalan.
Berkurangnya pemanfaatan bahu jalan untuk parkir diyakini bakal memicu efek berantai yang positif bagi kelancaran arus kendaraan di pusat kota. Karena itu, ia menepis anggapan kehadiran armada bus otomatis memperparah kemacetan.
“Ketika parkir berkurang di badan jalan, jukir liar juga akan hilang sendirinya, kemudian hambatan lalu lintas juga akan berkurang sendirinya,” jelasnya.
Dari sisi operasional, Dishub Samarinda telah menyusun rencana induk atau master plan transportasi umum berbasis massal yang mencakup tujuh koridor utama beserta jaringan pengumpan (feeder).
Penentuan koridor yang beroperasi lebih awal masih menunggu hasil kajian konsultan serta pembahasan bersama pemerintah pusat.
Manalu menyebut koridor 2A dan 2B arah Palaran sebagai jalur dengan minat tertinggi dalam kajian rencana induk.
Dalam gambaran lintasannya, perjalanan dapat dimulai dari kawasan Teras Samarinda 2 melewati Jalan Gajah Mada, Jalan RE Martadinata, Jalan Slamet Riyadi, dan Jembatan Mahakam IV.
Armada kemudian direncanakan memutar melalui Jembatan Mahkota II, kembali ke kawasan Jalan Gajah Mada, melintasi Jembatan Sungai Dama, hingga menuju Sambutan.
Program transportasi massal ini diproyeksikan memperoleh pembiayaan APBN pada 2027 hingga 2029 sebelum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai 2030. Saat ini, rancangan nota kesepahaman (MoU) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah diterima Pemkot Samarinda dan tengah dibahas.
“Drafnya sudah disampaikan ke pemkot,” pungkasnya.
Editor: Erwin






119 kali dibaca


Pusat gempa berada di laut 98 km BaratDaya Melonguane
22 Nov 2026, 14:54:39 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG