Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Kejelasan mekanisme penghitungan pengurangan target opsen dan bagi hasil pajak (BHP) sebesar Rp209 Miliar masih menjadi perhatian DPRD Samarinda.
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Kejelasan mekanisme penghitungan pengurangan target opsen dan bagi hasil pajak (BHP) sebesar Rp209 Miliar masih menjadi perhatian DPRD Samarinda.
Lembaga legislatif itu berencana membangun komunikasi lebih dulu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) guna meminta penjelasan mengenai dasar kalkulasi hingga kepastian penyaluran dana tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda Viktor Yuan mengatakan, pihaknya ingin mengetahui metode yang digunakan Pemprov Kaltim sehingga memicu penyusutan pendapatan dan berdampak pada keuangan Kota Tepian.
“Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari pemprov,” kata Viktor.
Selain itu, dewan menuntut kejelasan mengenai jadwal transfer dana hak Samarinda karena hingga kini belum terdapat kepastian waktu penyalurannya.
Langkah awal yang ditempuh berupa pendekatan persuasif melalui komunikasi antarpemerintahan. Namun, apabila upaya tersebut menemui jalan buntu, legislatif siap mengambil tindakan lanjutan dengan memanggil pihak terkait lewat rapat dengar pendapat (RDP).
Politikus Partai Demokrat ini menyebut, ikhtiar tersebut dilakukan demi memperjuangkan anggaran Rp209 miliar yang dinilai sebagai hak warga dan dibutuhkan untuk menopang pembangunan daerah.
“Itu haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan dan itu yang harus dikejar,” tegasnya.
Kendati demikian, Fraksi Demokrat tetap membuka opsi dengan menempuh jalur hukum apabila upaya komunikasi dan langkah politik tidak membuahkan hasil.
“Kalau memang ini tidak berhasil, saya akan komunikasi dengan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) atau DPP (Dewan Pimpinan Pusat) apakah kita akan melakukan gugatan atau apa,” pungkas Viktor.
Editor: Aspian Nur
Lembaga legislatif itu berencana membangun komunikasi lebih dulu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) guna meminta penjelasan mengenai dasar kalkulasi hingga kepastian penyaluran dana tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda Viktor Yuan mengatakan, pihaknya ingin mengetahui metode yang digunakan Pemprov Kaltim sehingga memicu penyusutan pendapatan dan berdampak pada keuangan Kota Tepian.
“Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari pemprov,” kata Viktor.
Selain itu, dewan menuntut kejelasan mengenai jadwal transfer dana hak Samarinda karena hingga kini belum terdapat kepastian waktu penyalurannya.

Langkah awal yang ditempuh berupa pendekatan persuasif melalui komunikasi antarpemerintahan. Namun, apabila upaya tersebut menemui jalan buntu, legislatif siap mengambil tindakan lanjutan dengan memanggil pihak terkait lewat rapat dengar pendapat (RDP).
Politikus Partai Demokrat ini menyebut, ikhtiar tersebut dilakukan demi memperjuangkan anggaran Rp209 miliar yang dinilai sebagai hak warga dan dibutuhkan untuk menopang pembangunan daerah.
“Itu haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan dan itu yang harus dikejar,” tegasnya.
Kendati demikian, Fraksi Demokrat tetap membuka opsi dengan menempuh jalur hukum apabila upaya komunikasi dan langkah politik tidak membuahkan hasil.
“Kalau memang ini tidak berhasil, saya akan komunikasi dengan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) atau DPP (Dewan Pimpinan Pusat) apakah kita akan melakukan gugatan atau apa,” pungkas Viktor.
Editor: Aspian Nur






110 kali dibaca


106 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 43 km barat laut Maluku Barat Daya
21 Nov 2026, 16:42:11 WIB • Kedalaman 125 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG