Status tanggap darurat kekeringan di Kota Samarinda resmi dicabut pada 16 November 2026. Namun, sejumlah kawasan yang memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kini kembali menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan pertama diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
“Status tanggap darurat kekeringan Kota Samarinda sudah dicabut pada 16 November 2026. Berdasarkan prakiraan BMKG, Desember 2026 dan Januari 2027 menjadi puncak hujan pertama,” ujarnya pada Kamis (19/11/2026).
Suwarso menyebut, kawasan Bengkuring menjadi salah satu wilayah yang masih memiliki potensi terdampak banjir. Meski telah dilakukan pembangunan polder dan normalisasi Sungai Karang Mumus, kondisi geografis yang relatif rendah membuat kawasan tersebut tetap perlu diwaspadai.
Selain itu, akses menuju Bandara APT Pranoto, khususnya di kawasan Terminal Lempake, juga masih menjadi perhatian. Sebab, genangan dengan ketinggian tertentu terkadang menghambat mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Potensi ada, seperti di Bengkuring. Sebetulnya sudah ada pekerjaan polder, termasuk normalisasi Sungai Karang Mumus. Memang dari sisi topografi wilayahnya rendah,” jelasnya.
Tak hanya banjir, ancaman tanah longsor juga membayangi kawasan perbukitan di Samarinda. Terlebih, sebelumnya longsor di kawasan Belimau sempat menelan korban jiwa satu keluarga.
BPBD telah memasang rambu peringatan di sejumlah titik rawan longsor. Warga yang bermukim di lereng bukit juga diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan deras disertai angin kencang.
“Kami memasang rambu atau peringatan kawasan rawan longsor tinggi. Bahkan, masyarakat disarankan tidak membangun maupun berdomisili di lokasi tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, data BPBD menunjukkan kejadian banjir mengalami penurunan dari 268 kejadian pada 2025 menjadi 35 kejadian sepanjang 2026. Sementara longsor turun dari 149 kejadian menjadi 37 kejadian.
“Penanganan titik-titik banjir yang dilakukan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, ditambah gerakan gotong royong masyarakat, turut membantu mengurangi genangan air. Dampaknya terlihat dari berkurangnya kedalaman, luasan, hingga jumlah kejadian banjir di Samarinda,” tuturnya.
Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem selama puncak musim hujan mendatang.
Editor: Erwin
Status tanggap darurat kekeringan di Kota Samarinda resmi dicabut pada 16 November 2026. Namun, sejumlah kawasan yang memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kini kembali menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan pertama diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
“Status tanggap darurat kekeringan Kota Samarinda sudah dicabut pada 16 November 2026. Berdasarkan prakiraan BMKG, Desember 2026 dan Januari 2027 menjadi puncak hujan pertama,” ujarnya pada Kamis (19/11/2026).
Suwarso menyebut, kawasan Bengkuring menjadi salah satu wilayah yang masih memiliki potensi terdampak banjir. Meski telah dilakukan pembangunan polder dan normalisasi Sungai Karang Mumus, kondisi geografis yang relatif rendah membuat kawasan tersebut tetap perlu diwaspadai.
Selain itu, akses menuju Bandara APT Pranoto, khususnya di kawasan Terminal Lempake, juga masih menjadi perhatian. Sebab, genangan dengan ketinggian tertentu terkadang menghambat mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Potensi ada, seperti di Bengkuring. Sebetulnya sudah ada pekerjaan polder, termasuk normalisasi Sungai Karang Mumus. Memang dari sisi topografi wilayahnya rendah,” jelasnya.
Tak hanya banjir, ancaman tanah longsor juga membayangi kawasan perbukitan di Samarinda. Terlebih, sebelumnya longsor di kawasan Belimau sempat menelan korban jiwa satu keluarga.
BPBD telah memasang rambu peringatan di sejumlah titik rawan longsor. Warga yang bermukim di lereng bukit juga diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan deras disertai angin kencang.
“Kami memasang rambu atau peringatan kawasan rawan longsor tinggi. Bahkan, masyarakat disarankan tidak membangun maupun berdomisili di lokasi tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, data BPBD menunjukkan kejadian banjir mengalami penurunan dari 268 kejadian pada 2025 menjadi 35 kejadian sepanjang 2026. Sementara longsor turun dari 149 kejadian menjadi 37 kejadian.
“Penanganan titik-titik banjir yang dilakukan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, ditambah gerakan gotong royong masyarakat, turut membantu mengurangi genangan air. Dampaknya terlihat dari berkurangnya kedalaman, luasan, hingga jumlah kejadian banjir di Samarinda,” tuturnya.
Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem selama puncak musim hujan mendatang.