Jika tidak ditangani sebelum akhir 2026, maka persoalan tersebut berisiko menambah beban fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sekaligus memperpanjang penundaan pembayaran kepada pihak ketiga.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda Abdul Rohim mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus), agar lembaga legislatif dapat terlibat lebih serius memperjuangkan hak-hak keuangan daerah, terutama penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Upaya pemkot dalam mengelola serta memperjuangkan hak keuangan daerah disebut masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, DPRD perlu mengambil peran lebih intensif melalui mekanisme kelembagaan. “Itulah yang saya usulkan agar segera ada pansus itu,” kata Rohim.
Pembentukan pansus diharapkan membantu pemkot menuntaskan soal penerimaan itu sebelum tutup tahun anggaran 2026 karena kalau potensi pengurangan Rp209 Miliar ini benar-benar dibawa ke tahun berikutnya, ruang fiskal Samarinda akan semakin terbatas. “Mau kami bantu selesaikan sebelum akhir 2026,” ungkap Rohim.
Persoalan ini mencuat setelah Pemkot Samarinda menyampaikan keberatan atas penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang dilakukan Pemprov Kaltim saat APBD Perubahan 2026 telah ditetapkan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun sebelumnya menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah sebesar 26,24 persen atau setara Rp209 Miliar dari target awal. Nilai itu terdiri atas pemangkasan lebih dari Rp70 Miliar dari sektor opsen serta lebih dari Rp139 Miliar dari bagi hasil pajak.
Dampaknya, sejumlah kegiatan yang telah masuk perencanaan pembayaran tidak dapat dilunasi hingga akhir 2026 dan berpotensi menjadi utang yang harus diselesaikan melalui APBD 2027. Kondisi ini memaksa pemkot menyisihkan anggaran pada tahun depan guna melunasi kewajiban tertunda.
Dampak penundaan dinilai tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga pihak ketiga, khususnya pelaku usaha yang telah menyelesaikan pekerjaan. “Paling penting ini merupakan haknya pihak ketiga, teman-teman pelaku usaha,” kata Andi Harun beberapa waktu lalu.
Apabila pembayaran kembali mundur hingga 2027, arus kas pelaku usaha dapat terganggu, padahal mereka merupakan bagian penting yang turut menggerakkan roda perekonomian Kota Tepian.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Andi Harun juga mengaku telah berkomunikasi secara personal melalui pesan singkat dan menyebut gubernur merespons positif serta berjanji menindaklanjuti permohonan tersebut.
Pemkot bahkan membuka opsi menempuh jalur hukum, mulai dari pengujian melalui pengadilan hingga koordinasi dengan lembaga pemeriksa dan penegak hukum apabila tidak ada koreksi atas penyesuaian alokasi tersebut.
Ditengah proses itu, usulan pembentukan pansus menjadi dorongan agar pengawalan hak keuangan daerah berjalan lebih intensif dan tidak berlarut-larut membebani anggaran tahun berikutnya. "Kalau harus mundur lagi sampai ke 2027, mereka (pemkot) akan kesulitan keuangan,” tandasnya.
Editor: Aspian Nur
Jika tidak ditangani sebelum akhir 2026, maka persoalan tersebut berisiko menambah beban fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sekaligus memperpanjang penundaan pembayaran kepada pihak ketiga.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda Abdul Rohim mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus), agar lembaga legislatif dapat terlibat lebih serius memperjuangkan hak-hak keuangan daerah, terutama penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Upaya pemkot dalam mengelola serta memperjuangkan hak keuangan daerah disebut masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, DPRD perlu mengambil peran lebih intensif melalui mekanisme kelembagaan. “Itulah yang saya usulkan agar segera ada pansus itu,” kata Rohim.
Pembentukan pansus diharapkan membantu pemkot menuntaskan soal penerimaan itu sebelum tutup tahun anggaran 2026 karena kalau potensi pengurangan Rp209 Miliar ini benar-benar dibawa ke tahun berikutnya, ruang fiskal Samarinda akan semakin terbatas. “Mau kami bantu selesaikan sebelum akhir 2026,” ungkap Rohim.
Persoalan ini mencuat setelah Pemkot Samarinda menyampaikan keberatan atas penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang dilakukan Pemprov Kaltim saat APBD Perubahan 2026 telah ditetapkan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun sebelumnya menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah sebesar 26,24 persen atau setara Rp209 Miliar dari target awal. Nilai itu terdiri atas pemangkasan lebih dari Rp70 Miliar dari sektor opsen serta lebih dari Rp139 Miliar dari bagi hasil pajak.
Dampaknya, sejumlah kegiatan yang telah masuk perencanaan pembayaran tidak dapat dilunasi hingga akhir 2026 dan berpotensi menjadi utang yang harus diselesaikan melalui APBD 2027. Kondisi ini memaksa pemkot menyisihkan anggaran pada tahun depan guna melunasi kewajiban tertunda.
Dampak penundaan dinilai tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga pihak ketiga, khususnya pelaku usaha yang telah menyelesaikan pekerjaan. “Paling penting ini merupakan haknya pihak ketiga, teman-teman pelaku usaha,” kata Andi Harun beberapa waktu lalu.
Apabila pembayaran kembali mundur hingga 2027, arus kas pelaku usaha dapat terganggu, padahal mereka merupakan bagian penting yang turut menggerakkan roda perekonomian Kota Tepian.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Andi Harun juga mengaku telah berkomunikasi secara personal melalui pesan singkat dan menyebut gubernur merespons positif serta berjanji menindaklanjuti permohonan tersebut.
Pemkot bahkan membuka opsi menempuh jalur hukum, mulai dari pengujian melalui pengadilan hingga koordinasi dengan lembaga pemeriksa dan penegak hukum apabila tidak ada koreksi atas penyesuaian alokasi tersebut.
Ditengah proses itu, usulan pembentukan pansus menjadi dorongan agar pengawalan hak keuangan daerah berjalan lebih intensif dan tidak berlarut-larut membebani anggaran tahun berikutnya. "Kalau harus mundur lagi sampai ke 2027, mereka (pemkot) akan kesulitan keuangan,” tandasnya.