Sebelumnya UU Perampasan Aset resmi disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026), setelah melalui proses panjang sekitar 18 tahun sejak pertama kali digagas pada tahun 2008 dan 14 tahun sejak draf RUU diajukan pada tahun 2012.
Menurut Hetifah, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku. Menurutnya negara juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat ditelusuri dan dikembalikan melalui mekanisme hukum.
“Selama ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang telah diproses secara hukum, tetapi hasil kejahatannya belum tentu berhasil dikembalikan kepada negara,” ujar Hetifah, Jumat (20/11/2026).
Oleh karena itu, kata dia kebijakan perampasan aset menjadi salah satu aspek penting dalam upaya memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi.
Lebih lanjut, penerapan UU tersebut memiliki relevansi besar bagi Kaltim yang dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alam yang melibatkan nilai ekonomi besar menurutnya membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang menyeluruh.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, aparat juga harus berani menelusuri aliran dana, kepemilikan perusahaan, serta pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari praktik korupsi,” ucapnya.
Hetifah menegaskan, penelusuran aset perlu dilakukan secara menyeluruh supaya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik korupsi tidak luput dari proses hukum. Walaupun begitu Anggota DPR RI dapil Kaltim dari Partai Golkar tersebut mengingatkan, agar pelaksanaan UU Perampasan Aset tetap mengedepankan pembuktian, proses hukum yang adil, serta pengawasan yang kuat.
“Hal ini penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan,” katanya.
Selain itu Hetifah juga mendorong, agar pemulihan aset hasil kejahatan di daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim memiliki mekanisme pengelolaan yang transparan dan berkeadilan. Sebab hasil pemulihan aset tersebut diharapkan dapat ikut mendukung perbaikan lingkungan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih hingga pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak, tentunya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Editor: Erwin
Sebelumnya UU Perampasan Aset resmi disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026), setelah melalui proses panjang sekitar 18 tahun sejak pertama kali digagas pada tahun 2008 dan 14 tahun sejak draf RUU diajukan pada tahun 2012.
Menurut Hetifah, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku. Menurutnya negara juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat ditelusuri dan dikembalikan melalui mekanisme hukum.
“Selama ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang telah diproses secara hukum, tetapi hasil kejahatannya belum tentu berhasil dikembalikan kepada negara,” ujar Hetifah, Jumat (20/11/2026).
Oleh karena itu, kata dia kebijakan perampasan aset menjadi salah satu aspek penting dalam upaya memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi.
Lebih lanjut, penerapan UU tersebut memiliki relevansi besar bagi Kaltim yang dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alam yang melibatkan nilai ekonomi besar menurutnya membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang menyeluruh.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, aparat juga harus berani menelusuri aliran dana, kepemilikan perusahaan, serta pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari praktik korupsi,” ucapnya.
Hetifah menegaskan, penelusuran aset perlu dilakukan secara menyeluruh supaya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik korupsi tidak luput dari proses hukum. Walaupun begitu Anggota DPR RI dapil Kaltim dari Partai Golkar tersebut mengingatkan, agar pelaksanaan UU Perampasan Aset tetap mengedepankan pembuktian, proses hukum yang adil, serta pengawasan yang kuat.
“Hal ini penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan,” katanya.
Selain itu Hetifah juga mendorong, agar pemulihan aset hasil kejahatan di daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim memiliki mekanisme pengelolaan yang transparan dan berkeadilan. Sebab hasil pemulihan aset tersebut diharapkan dapat ikut mendukung perbaikan lingkungan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih hingga pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak, tentunya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Editor: Erwin