1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Rahmadani
KORAN KALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota Dewan Kalimantan Timur (Kaltim) usulkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilihan umum (Pemilu) nasional dan pemilihan daerah menuai banyak reaksi dari berbagai pihak.
Pasalnya, pemilu daerah akan dilaksanakan 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional selesai dilakukan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menjelaskan, bahwa putusan tersebut harus ditindaklanjuti sesegera mungkin.
"DPR RI Komisi II harus membentuk aturannya, agar KPU nantinya bisa menyusun juknisnya dilapangan," jelas Agus, Senin (30/6/2025)
"Kalau mepet mepet, nanti malah repot jadinya," imbuhnya
Putusan tersebut berakibat pada masa jabatan DPRD yang akan diperpanjang hingga 2031. Hal ini disebabkan, karena pemilu nasional baru akan dilaksanankan pada 2029.
Agus memberikan usulan, agar Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukum perpanjangan masa jabatan Anggota DPRD.
"Kalau bisa terbitkan Perpres atau Inpres," pungkasnya
Editor: Aspian Nur
Kaltim-Kaltara
Kaltim-Kaltara
Kaltim-Kaltara
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
