Menurutnya, Polri merupakan institusi yang netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, termasuk di Kaltim. Apalagi saat ini pengawasan terhadap tubuh Polri sudah sangat ketat, mulai LSM, warga dan terutama penyelenggara Pilkada seperi Panwaslu.
“Saya kira terlalu kecil posisi jabatan gubernur untuk mempertaruhkan nama baik institusi Polri,” tegasnya.
Meski sempat menjabat Kapolda Kaltim, Safaruddin memastikan jika di 27 Juli mendatang polisi akan netral. “Ada enggak didapati? kan gak ada, cuma orang memperkirakan saja dan jabatan gubernur itu terlalu kecil untuk Polri dengan kepercayaan warga terhadap Polri,” tegas Safaruddin.
Ia menuding jika isu itu sengaja dihembuskan karena kekhawatiran yang muncul atas partisipasinya di Pilgub Kaltim. “Kekhawatiran orang-orang tertentu saja, insya Allah Polri netral,” terangnya.
Rusmadi menambahkan, isu-isu seperti ini biasa dalam dunia politik, terutama di tahun politik sekarang ini. “Biasa itu dalam politik. Intinya kami terpilih maka Kaltim sejahtera dan aman,” tambahnya. (ami)