Kondisi itu membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Damkar PPU menghadapi kendala saat berjibaku dengan karhutla di lapangan.
Kepala DPKP Damkar PPU Fernando kepada Korankaltim.com Rabu (7/10/2026) hari ini menjelaskan, lima hingga tujuh titik karhutla itu tersebar di empat kecamatan dan petugas harus menghadapi medan yang sulit dijangkau ditambah keterbatasan armada dan personel menjadi tantangan dan kendala tersendisi.
"Akses untuk masuk ke lokasi karhutla memang sering menyulitkan kami, terutama armada . Kalau sudah tidak ada jalan, mau tidak mau jalan kaki tarik selang atau mencari rawa-rawa yang ada dengan menggunakan pompa portabel," ujar Fernando.
Untuk mendukung operasional di tengah tingginya frekuensi kebakaran, Damkar PPU terbantu dengan adanya alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT). "Kami cukup terbantu dengan adanya dana BTT. Kalau tidak ada BTT itu, kemungkinan kami juga akan kesulitan," jelasnya.
Damkar saat ini memiliki 25 unit armada yang disiagakan di delapan posko, namun jumlah tersebut masih dinilai perlu ditambah, khususnya untuk wilayah Sepaku dan posko baru di Jenebora karena luasnya wilayah termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
Selain armada, distribusi personel di setiap posko juga belum merata. Posko Jenebora saat ini hanya diperkuat sekitar delapan personel, sedangkan Posko Penajam memiliki jumlah personel terbanyak, yakni 21 orang. Ke depan, Damkar menargetkan setiap posko idealnya memiliki 21 personel dengan pembagian tujuh orang dalam setiap regu atau shift. "Idealnya satu armada dioperasikan oleh lima orang saat penanganan kejadian, sementara dua orang lainnya siaga di kantor untuk menjaga komunikasi," papar Fernando.
Penguatan personel tersebut diperlukan untuk mendukung target response time atau waktu tanggap maksimal 15 menit menuju lokasi kejadian. Selain itu, pihaknya telah berencana akan mengusulkan posko baru di Kecamatan Babulu.
Kecamatan Babulu yang memiliki 12 desa rencananya akan dibagi menjadi tiga posko. Setiap posko akan menaungi empat desa dengan jangkauan radius sekitar tujuh kilometer. Dua lokasi yang telah diidentifikasi untuk penempatan posko baru tersebut berada di Desa Karang Jinawi dan Desa Gunung Intan. Namun, rencana itu masih terkendala proses pembebasan lahan.
"Tadinya saya pikir desa bisa menghibahkan lahan, ternyata tidak bisa. Jadi kami mau tidak mau harus beli lahan tersebut. Pembebasan lahan inilah yang masih kami usulkan," tutup Fernando.
Editor : Aspian Nur