Ia pun mengakui masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, terkhusus dengan sistem tunai bagi sebagian warga, ialah disebabkan tidak sesuainya biaya transportasi atau perjalanan dalam melakukan pembayaran pajak, hal ini khusus terjadi di wilayah kecamatan jauh dan pedesaan.
“Di satu sisi ketika ingin membayar tunai dengan besaran pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan ongkos jalannya, mahal jalannya dari pada pajak yang dibayarkan. Jadi saat ini target kita ialah membangun house to house dengan lintas sector yakni terkoneksi langsung dengan Bankaltimtara, BPN, KPP Pratama dan DPMPTSP. Ini sudah terkoneksi dan kedepan kita coba house to house dengan pihak Disdukcapil,” ungkapnya.
Ketika sudah house to house dengan Disdukcapil Kukar, maka kode verifikasi bagi wajib pajak cukup menggunakan KTP saja, sehingga target obyek dan keberadaan wajib pajak secara mudah terdeteksi dan kevalidan data juga bisa dimiliki secara utuh.
“Jadi memang cenderung orang itu mau bayar secara cash gitu, padahal kan sudah kita siapkan layanan untuk membayar pakai HP, syaratnya kan harus punya rekening di Bankkaltimtara, kemudian daftar dan mengunduh aplikasi dan sudah bisa membayar,” sebut Totok.
Selain itu Bapenda sudah menyiapkan bilik-bilik pembayaran pajak di griya ATM ataupun melalui kantor Pos dan Bank yang tersebar di cabang-cabang kecamatan. “Sekarang tidak sesulit itu, sudah bisa dilakukan dari handphone dan tidak sampai 5 menit beres. Harapannya warga Kukar sudah membiasakan dengan system ini terlebih lagi saat ini kan masa pandemi Covid-19,” pungkas Totok.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
Ia pun mengakui masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, terkhusus dengan sistem tunai bagi sebagian warga, ialah disebabkan tidak sesuainya biaya transportasi atau perjalanan dalam melakukan pembayaran pajak, hal ini khusus terjadi di wilayah kecamatan jauh dan pedesaan.
“Di satu sisi ketika ingin membayar tunai dengan besaran pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan ongkos jalannya, mahal jalannya dari pada pajak yang dibayarkan. Jadi saat ini target kita ialah membangun house to house dengan lintas sector yakni terkoneksi langsung dengan Bankaltimtara, BPN, KPP Pratama dan DPMPTSP. Ini sudah terkoneksi dan kedepan kita coba house to house dengan pihak Disdukcapil,” ungkapnya.
Ketika sudah house to house dengan Disdukcapil Kukar, maka kode verifikasi bagi wajib pajak cukup menggunakan KTP saja, sehingga target obyek dan keberadaan wajib pajak secara mudah terdeteksi dan kevalidan data juga bisa dimiliki secara utuh.
“Jadi memang cenderung orang itu mau bayar secara cash gitu, padahal kan sudah kita siapkan layanan untuk membayar pakai HP, syaratnya kan harus punya rekening di Bankkaltimtara, kemudian daftar dan mengunduh aplikasi dan sudah bisa membayar,” sebut Totok.
Selain itu Bapenda sudah menyiapkan bilik-bilik pembayaran pajak di griya ATM ataupun melalui kantor Pos dan Bank yang tersebar di cabang-cabang kecamatan. “Sekarang tidak sesulit itu, sudah bisa dilakukan dari handphone dan tidak sampai 5 menit beres. Harapannya warga Kukar sudah membiasakan dengan system ini terlebih lagi saat ini kan masa pandemi Covid-19,” pungkas Totok.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
